PKS Mencermati Proyek MLFF Jalan Tol
- Pendahuluan
Perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia terbilang sangat pesat. Sejak diresmikannya jalan tol Jakarta-Bogor sepanjang 59 km pada 1978, panjang jalan tol di tahun 2021 sudah mencapai 1.713 km. Bersamaan dengan pembangunan tol yang cepat tersebut, pemerintah menggesa teknologi pembayaran dengan menerapkan sistem pembayaran tol non tunai nirsentuh berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) yang berteknologi GNSS (Global Navigation Satelite System). Pembayaran non tunai MLFF ini rencananya akan diterapkan tahun 2022 mendatang.
Proyek MLFF diprakarsai oleh Roatex Ltd. Zrt., National Toll Payment Service Plc., dan MFB Hungarian Development Bank. Sistem pembayaran tersebut selama ini hanya dimanfaatkan untuk kendaraan berat atau logistik di Eropa. Teknologi MLFF baru mulai akan diterapkan bagi semua jenis kendaraan di Indonesia, berdasar kepada perjanjian kerja sama antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan PT. Roatex Indonesia Toll System (RITS) pada 15 Maret 2021. Tujuan penerapan MLFF ini ialah untuk meningkatan layanan Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) bagi pengendara di jalan tol yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0.
Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp4,06 triliun itu ditargetkan rampung pada pertengahan 2022. Terdapat 40 ruas jalan tol yang akan menjadi lokasi uji coba, antara lain ruas Tangerang-Merak, Jakarta-Tangerang, Kebun Jeruk-Penjaringan, Pondok Aren-Serpong, Akses Tanjung Priok, Cawang-Tomang-Pluit, Ciawi-Sukabumi, Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Cikampek, Semarang-Batang, Pemalang-Batang, Solo-Ngawi, Kertasono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Gresik, dan Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
Teknologi MLFF sendiri dapat dioperasikan melalui dua perangkat, yaitu On Board Unit (OBU) dan e-OBU. OBU dipasang pada dashboard mobil, sedangkan e-OBU merupakan versi virtual OBU yang diinstal pada smartphone pengguna jalan tol. Secara bertahap apabila sudah memahami e-OBU, masyarakat tidak perlu lagi membeli OBU yang harus dipasang di kendaraan mereka. Penerapan MLFF ini dinilai sebagai upaya sungguh-sungguh dari pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam memperbaiki kelemahan sistem pembayaran tap and go alias model sentuh yang selama ini dikenal memakan waktu sehingga menyebabkan antrean panjang.
- Catatan Penting Seputar Penerapan MLFF dan Penunjukkan PT. Roatex Indonesia Toll System
Langkah pemerintah dalam membangun modernisasi pelayanan tol tentu patut diapresiasi. Teknologi ini sangat berguna mengurangi antrean kendaraan yang mengular ketika masyarakat menghadapi peak season, misalnya mudik lebaran maupun libur akhir tahun. Roatex menklaim teknologi MLFF sanggup menghemat waktu sekitar 30 detik hingga 5 menit per transaksi, tergantung dari panjang antrean. Diasumsikan per transaksi memakan waktu 30 detik dan maksimum ada 10 kendaraan di tiap antrean dalam kondisi normal.
Namun di sisi lain, pengimplementasian MLFF masih meninggalkan beberapa catatan penting. Pemerintah harus memastikan metode pembayaran nirsentuh ini benar-benar bekerja sesuai sistem yang telah disiapkan.
Dari sisi teknologi, pemerintah wajib menjamin keamanan data pengguna jalan tol. Kemudian juga menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan. Di antaranya, mekanisme top up serta mengantisipasi kendaraan yang tidak memiliki saldo atau tidak memasang perangkat sensor namun tetap masuk ke jalan tol.
Dengan banyak jumlah kendaraan di Indonesia, diperlukan pula data yang akurat mengenai kepemilikan kendaraan. Dalam kenyataannya, masyarakat tanah air masih sering membeli mobil bekas yang kepemilikannya tidak segera dibalik nama. Para pemilik baru tersebut acapkali memperpanjang surat tanda nomor kendaraan memakai nama pemilik lama. Ketika kendaraan melewati Multi Lane Free Flow, bukan tidak mungkin sensor justru membaca database si pemilik lama serta membebankan biaya jalan tol kepadanya.
Proses lelang dan penunjukan PT. Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pemenang tender turut mencuri perhatian. Pasalnya, keputusan ini tidak lepas dari beragam gugatan yang dilayangkan oleh sekelompok masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, diduga tidak menjalankan proses lelang secara profesional. Terlebih, perencanaan implementasi teknologi MLFF sudah didahului dalam pertemuan bilateral antara Hungaria dan Indonesia pada 2 Oktober 2017. Para penggugat turut menilai langkah pemerintah ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat yang baru saja menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran tol menggunakan electronic card.
Adapun dari segi ekonomi, penerapan sistem transaksi secara nasional pasti membutuhan biaya yang besar, baik untuk pengadaan alat dan penggantian sistem transaksi yang sudah berjalan. Beban tersebut apakah sebagian ditanggung oleh konsumen atau tidak. Contohnya dengan menaikkan tarif tol atau atau memberi subsidi pembelian perangkat OBU untuk golongan tertentu. Pemerintah mesti segera membuat regulasi yang jelas demi menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan konsumen. Sebagai fasilitas publik, selayaknya jalan tol dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Bukan menjadi fasilitas eksklusif yang tidak bisa dirasakan manfaatnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
- Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara keseluruhan, proyek pembayaran tol non tunai nirsentuh yang menggunakan teknologi MLFF berbasis GNSS mempunyai sejumlah dampak positif, khususnya dalam memangkas kemacetan panjang akibat sistem transaksi di jalan tol yang selama ini diterapkan. Namun, inovasi ini masih menyisakan persoalan-persoalan yang patut dicermati.
Karenanya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyeru kepada seluruh masyarakat untuk mengawal dan memastikan program yang dicanangkan Kementerian PUPR ini berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang.