PKS : Krisis Pangan, Hentikan Food Estate dan Kembali ke Pangan Lokal
Semarang - Presiden berulang kali mengingatkan terkait krisis pangan yang akan dihadapi oleh dunia global, termasuk Indonesia. Krisis pangan yang mengakibatkan kekurangan pangan dan bisa memicu kisruh sosial serta berdampak kepada stabilitas nasional. Ini harus di antisipasi dan dicegah dengan cara yang benar.
"Kondisi pangan nasional kita saat ini secara teori berkecukupan, ketersedian pangan minimal rakyat terpenuhi. Beras di BULOG ada 2 juta ton sebagai beras cadangan yang bisa digunakan untuk hal - hal khusus, termasuk bencana dan kelaparan," papar Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangannya, Sabtu (1/10/2022).
Kondisi pangan dunia sedang goncang dan ditambah perang Rusia melawan Ukraina, kerawanan pangan telah mencapai rekor tertinggi. Karena pandemi, kekeringan, dan konflik regional lainnya, hampir 770 juta orang kelaparan pada 2021 —jumlah tertinggi sejak 2006. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO memperkirakan perang di Ukraina meningkatkan jumlah orang yang kekurangan gizi hingga 13 juta orang tahun ini dan 17 juta orang lagi pada 2023.
"Sebenarnya krisis pangan global ini juga ada peran kegagalan PBB khususnya FAO yang tidak mampu menjaga distribusi pangan global, liberalisasi perdagangan membuat pangan terkonsemtrasi di negara - negara maju. Akibatknya negara berkembang dan miskin akan semakin parah kondisinya, Srilanka korbannya," tambah Riyono
Menurut Riyono krisis pangan yang menghampiri Indonesia bisa diatasi dengan langkah bijak, diantaranya perkuat pangan lokal. Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Krisis pangan kan banyak di pengaruhi oleh ketersedian sereal yang berupa gandum - ganduman.
Kedua, hentikan program Food Estate yang terbukti gagal dan merusak keseimbangan lahan serta menghabiskan anggaran. Catatan PKS pada periode pertama Jokowi membuat program cetak sawah baru dengan luasan 1 Juta Hektar dengan biaya hampir 6 T gagal dilaksanakan. Hanya terealisasi 500.000 Ha.
Perlu di ketahui rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada 2016 bagi 138 kabupaten sebesar Rp 16 juta per hektare, serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp 19 juta per hektare.
"Food estate jelas gagal dan harusnya tidak perlu diteruskan, fokus kembali kepada pangan lokal untuk antisipasi krisis pangan," tutup Riyono