PKS: Angkat 1998 Penyuluh Perikanan Jadi ASN Adalah Prioritas

Jakarta -- Demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia (APPBI) harus menjadi perhatian serius KKP untuk segera diselesaikan. Penyuluh perikanan adalah jantung pelayanan, pemberdayaan dan advokasi di lapangan yang bersentuhan langsung dengan para nelayan, petambak dan pembudidaya.

"Kementrian Perikanan Kelauatan harusnya menjadikan anggaran untuk penyuluh dengan mengangkat mereka sebagai ASN adalah prioritas. Kondisi lapangan sektor perikanan kelautan ada ditangan penyuluh," kata Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Keluhan para penyuluh ini manusiawi dan sangat wajar karena kerja keras mereka. Saat ini secara ekonomi perbedaan PNS dan non PNS penyuluh sangat mencolok. Kalau PNS ada gaji pokok, tunjangan kinerja dan lain-lain, mereka dalam sebulan bisa menerima Rp 8 - 12 juta. Sementara penyuluh perikanan bantu dengan beban kerja yang sama hanya digaji Rp 2,4 - 2,8 juta ditambah biaya operasional Rp 300 ribu per bulan.

Menurut Riyono saat ini ada 1998 penyuluh yang harus segera dituntaskan oleh KKP. Ada yang sudah jadi honorer 9 tahun, bahkan 18 tahun. Harusnya KKP peka dan segera memastikan nasib para penyuluh agar mereka bekerja dengan tenang.

"Jumlah penyuluh yang 1998 ini sebenarnya masih jauh dari kebutuhan ideal minimal 20.100 penyuluh dengan status ASN. Data KKP 2013 penyuluh nasional hanya 11.000 dengan 3400 ASN. Target 2015 ada 15.300 penyuluh gagal tercapai, 2020 data KKP memiliki 4650 penyuluh ASN. Ini harus jadi prioritas bagi KKP jika ingin program 2022 berhasil," papar Riyono.

Program KKP dengan anggaran 14 T di 2022 membutuhkan sosialisasi dan penerapan praktis dilapangan. Penyuluhlah yang mereka setiap hari bertemu dan memberikan berbagai ilmunya kepada nelayan dan pembudidaya.

"Kesejahteraan penyuluh harus diutamakan, jika ASN bisa dapat 10 jutaan maka minimal penyuluh non ASN 4 - 5 juta agar mereka bekerja dengan semangat," tutup Riyono.