PKS Ajak PAN Dorong Kemerdekaan Palestina dan Kerjasama Perjuangan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Silaturahim Kebangsaan di kantor DPP PAN, Jumat (21/5) (PKSFoto)
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Silaturahim Kebangsaan di kantor DPP PAN, Jumat (21/5) (PKSFoto)

Jakarta -- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melanjutkan safari Silaturahim Kebangsaan dengan mengunjungi DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (21/5/2021). Jajaran DPP PKS dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu diterima Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai pertemuan mengatakan, PKS bersama PAN sepakat bergandengan tangan me dukung kemerdekaan Palestina atas Israel sebagai bagian tugas sejarah dan konstitusi.

Syaikhumendorong Pemerintah Indonesia agar jauh lebih aktif lagi di forum internasional, tidak hanya sekadar memberikan kecaman semata.

"Indonesia punya peran strategis membangun kekuatan penekan di negara negara Asia Afrika di forum internasional PBB untuk dapat membawa kejahatan kemanusiaan dan penjajahan Zionis-Israel ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, sehingga agresi militer Zionis-Israel dapat segera dihentikan dan Zionis-Israel mendapatkan saksi keras," ujar Syaikhu.

Syaikhu menambahkan, PKS-PAN dapat bekerjasama di berbagai level, di tingkat nasional ada beberapa isu strategis di legislasi yang bisa disinergikan. Misalnya RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"RUU ini memiliki semangat kebebasan dalam menjalankan ibadah dan dakwah masing-masing agama tanpa ada diskriminasi, persekusi dan intimidasi. Juga kita ingin agama sebagai sumber perdamaian sehingga hal hal yang sakral dalam setiap agama harus dimuliakan dan dihormati. RUU Larangan minum beralkohol juga perlu kita kerjasamakan untuk keselamatan generasi masa depan bangsa," ungkap Syaikhu.

PKS-PAN sebagai anak kandung reformasi, imbuh Syaikhu, berkomitmen untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi agar semakin terkonsolidasi.

"Jaminan atas kebebasan sipil dan perlindungan HAM harus dipenuhi, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Demokrasi kita tidak boleh mengalami kemunduruan atau bahkan putar balik haluan ke arah otoritatianismse," kata dia.