Berita PKS

Perpanjangan PPKM Level 4, Netty:  Fokus Kendalikan Kasus, Hindari ABS 

26 Jul 2021 | 11:14 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail
Jakarta - Pemerintah memperpanjang PPKM Level 4  hingga 2 Agustus 2021. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah  fokus dan serius kendalikan pandemi, hindari managemen Asal Bapak Senang (ABS). 
"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah  untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari  prinsip managemen asal bapak senang," ujar Netty dalam keterangan media, Senin (26/07/21) 
Netty meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah  PR dan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini. 
"Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," paparnya. 
Kedua, kata Netty, pemerintah harus  memastikan pasien isolasi mandiri  terpenuhi kebutuhannya  hingga sembuh.  "Pasien terpaksa isoman karena  over kapasitas  faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien  isoman terus meningkat  akibat kurang pemantauannya." 
Selanjutnya, Netty meminta pemerintah agar  menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. "Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses" Ungkapnya. 
Terkait jaminan  pelindungan dan hak nakes, Netty meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes. 
Restriksi mobilitas, kata Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini, harus juga diimbangi dengan  menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. "Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan  perluas aksesnya  bagi masyarakat. Respon hoax dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami" katanya. 
Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM  dan penyaluran  bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran. "Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran  dana bansos" tandasnya.