Berita PKS

Pemerintah Cabut Lampiran Investasi Miras, Netty: Itu Sikap yang Harus Diambil

03 Mar 2021 | 13:07 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta -- Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya ramai menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi hal tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil pemerintah mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat, katanya dalam keterangan media, Selasa (02/03/21).

Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, laporan WHO menyebutkan, 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama tahun 2016, angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol.

Oleh karena itu, kata Netty, "Jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal. Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat umat Islam yang mayoritas di negeri ini," katanya.

Menurut Netty, aturan tersebut tidak  layak diberlakukan karena  bertentangan juga dengan kampanye gerakan  masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes RI.

"Rilis Kemenkes menyebutkan sepuluh dampak negatif dari minuman  beralkohol bagi kesehatan. Artinya rakyat diminta untuk menghindari miras.  Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.

Terakhir Netty meminta  pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan agar tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan  publik. "Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataub pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, test the water, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah," tandasnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Peraturan ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.