Berita PKS

Pelemahan Rupiah Dan Kenaikan Harga Minyak Berpotensi Mendorong Kelangkaan Premium

09 Mar 2018 | 09:33 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Sikap optimis pemerintah ketika penyusunan APBN 2018 tergambar dalam beberapa asumsi makro APBN 2018 sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4%; 2. Inflasi sebesar 3,5%; 3. Nilai Tukar Rupiah Rp 13.400 per dolar AS; 4. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) USD 48 per barel. Untuk permasalahan energi, direncanakan subsidi energi dalam APBN 2018 sebesar Rp 94, 525 triliun atau meningkat dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp 89,86 triliun.

Namun pada akhir Februari terjadi tren pelemahan Rupiah karena Bank Sentral Amerika (Federal Reserve-The Fed) besar kemungkinan menaikkan suku bunga secara bertahap di tahun ini, lantaran menguatnya ekspektasi prospek ekonomi. "Komite (Pasar Terbuka Federal) memperkirakan bahwa penguatan ekonomi yang sedang berlangsung akan menjamin kenaikan bertahap lebih lanjut dalam suku bunga federal fund," kata Laporan Kebijakan Moneter setengah tahunan kepada Kongres yang dikeluarkan oleh The Fed pada Jumat (23/2/2018). Pada perdagangan Kamis (1/3/2018) pagi, nilai tukar rupiah di pasar spot bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp 13.800 per dollar AS, padahal asumsi makro APBN 2018 menetapkan Nilai Tukar Rupiah Rp 13.400 per dolar AS. Untuk menguatkan Rupiah agar tidak melemah semakin dalam, Bank Indonesia diperkirakan melakukan intervensi stabilisasi Rupiah sehingga mengurangi cadangan devisa (cadev) selama Februari, hal tersebut terlihat ketika Bank Indonesia merilis posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2018 sebesar 128,06 miliar dolar AS, turun 3,92 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang sebesar 131,98 miliar dolar AS.

Pelemahan Rupiah selain terpengaruh oleh kebijakan The Fed yang akan menaikkan suku bunga federal fund beberapa kali lagi dalam tahun ini, Rupiah juga dipengaruhi oleh tren kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) karena SUN juga menjadi salah satu instrumen penggerak rupiah. Tren kenaikan imbal hasil SUN sejalan dengan kenaikan imbal hasil US Treasury yang telah berlangsung sejak awal tahun. Imbal hasil SUN seri acuan 10 tahun pada 1 Januari masih berada di level 6,18%. Namun, pada Kamis (1/3), imbal hasil SUN sudah berada di level 6,57%. Sedangkan, pada 1 Januari lalu, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun berada di level 2,40%. Sementara, pada Rabu (28/2), imbal hasil surat utang tersebut sudah berada di level 2,86%. Bahkan, pada 21 Februari lalu, imbal hasil US Treasury mencapai rekor tertinggi di level 2,95%.

Pelemahan Rupiah yang terjadi, sebelumnya juga sudah didahului oleh tren kenaikan harga minyak di pasar global mendekati USD 70 per barel, lebih besar dari asumsi makro APBN 2018 bahwa Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) USD 48 per barel. Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa harga premium dan solar (BBM Bersubsidi) tidak berubah dan pemerintah akan menambah subsidi premium dan solar agar harga per liternya tetap Rp 6.450 dan Rp 5.150 sampai akhir tahun, namun untuk harga BBM non Subsidi disesuaikan dengan kondisi harga minyak dunia. Sehingga pada tanggal 24 Februari PT. Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Solar non Subsidi.

Untuk daerah di luar Jawa, kenaikan harga Pertalite dari Rp 7.500 perliter menjadi Rp 8.000 perliter seperti di Riau, Kepulauan Riau, dan Batam dapat merubah perilaku konsumen dengan beralih ke Premium. Demikian juga dengan kenaikan harga Pertamax dari Rp 8.600 perliter menjadi lebih dari Rp 9.000 perliter seperti di NTT (Rp 9.600), Sulut (Rp 9.400), Gorontalo (Rp 9.800), SulBar (Rp 9.650), SulTeng (Rp 9.300), MalUt (Rp 11.750), Papua Barat (Rp 11.550), dan Papua (Rp 11.050) dapat merubah perilaku konsumen dengan beralih ke Premium atau Pertalite. Ditengah melemahnya daya beli rakyat karena melemahnya nilai tukar Rupiah dan besarnya kebutuhan Premium karena besarnya disparitas harga, maka kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya kelangkaan Premium apabila pemerintah tidak menambah pasokan Premium yang beredar (Jakarta, 7 Maret 2018, Memed Sosiawan, Bid. Ekuintek-LH, DPP PKS).