Pangan Lokal Kunci Kedaulatan Pangan Indonesia
Oleh Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono
Hari pangan sedunia selalu ramai kita bahas setiap tahun. 16 Oktober sebagai hari pangan sedunia. Faktnya Krisis pangan sudah di depan mata yang mengakibatkan kekurangan pangan bisa memicu kisruh sosial serta berdampak kepada stabilitas nasional. Ini harus di antisipasi dan dicegah dengan cara yang benar.
kabar buruk terdengar dari sektor pangan nasional. Indeks pangan nasional kita masih kalah dengan negara miskin dan jauh dari kata berkembang, Ethiopia. Menurut FSI ( Food Sustainability Index) Indonesia berada diurutan 60 dari 67 negara dalam hal keberlanjutan pangan.
Data ini mengejutkan dan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pangan belum berhasil, padahal di era pandemi ini petani memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional. Food Sustainability Index yang mengacu kepada tiga indikator indikator utama.
Dua indikator adalah limbah pangan dan pertanian yang berkelanjutan alias tidak merusak lingkungan dan menjaga ekonomi-sosial sekitarnya. Dua indikator ini terlihat jauh dari langkah nyata untuk mengurainya.
Indikator ketiga atau terakhir adalah persoalan nutrisi seperti obesitas. Disisi lain data FSI menyebutkan bahwa kemampuan Indonesia menjaga indeks keamanan pangan juga rendah dengan skor 62 terendah di bawah Ghana 57.
Apa ini artinya Indonesia tidak mampu menyediakan pangan yang aman bagi rakyatnya? Masak iya kalah sama Ghana? Ini intropeksi bagi Presiden Jokowi yang sudah 2 periode menjabat.
Pangan menjadi masalah besar secara global, bahkan target MDGs menghilangkan 1 M orang yang kelaparan gagal dipenuhi tahun 2015 kemarin, bahkan dengan adanya pandemi ini tingkat ketersedian pangan dunia juga memburuk. Indeks kelaparan Global Indonesia memiliki skor 19.1 sama dengan Kamerun dan Gambia. Ini harus menjadi warning serius bagi ketersedian pangan di rakyat kecil dan pinggiran pedesaan.
Pangan adalah 50% persen masalah bangsa kita, jika kita berhasil sediakan pangan maka berhasil kita menyelesaikan masalah rakyat kecil kita. Pangan adalah krusial dan wajib di penuhi oleh negara, pangan adalah hak asasi manusia.
Itu mandat world conference PBB 1993 yang harus di laksanakan oleh semua negara di dunia. Ada 3 kewajiban negara soal pangan meliputi : memenuhi, melindungi dan menghormati.
Kondisi pangan dunia sedang goncang dan ditambah perang Rusia melawan Ukraina, kerawanan pangan telah mencapai rekor tertinggi. Karena pandemi, kekeringan, dan konflik regional lainnya, hampir 770 juta orang kelaparan pada 2021 jumlah tertinggi sejak 2006.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO memperkirakan perang di Ukraina meningkatkan jumlah orang yang kekurangan gizi hingga 13 juta orang tahun ini dan 17 juta orang lagi pada 2023.
Sebenarnya krisis pangan global ini juga ada peran kegagalan PBB khususnya FAO yang tidak mampu menjaga distribusi pangan global, liberalisasi perdagangan membuat pangan terkonsemtrasi di negara - negara maju. Akibatknya negara berkembang dan miskin akan semakin parah kondisinya, Srilanka contoh korbannya
Melihat kondisi diatas maka Hari Pangan di Indonesia haruslah memberikan langkah jelas yang akan di lakukan oleh negara.
Tidak cukup Presiden, Menteri dan para Kepala daerah menghimbau dan memberikan pernyataan yanh justru tidak ada solusi bagi rakyat. Rakyat sudah tidak perlu lagi di minta nanam cabai, mereka sudah pandai.
Solusi PKS
Krisis pangan yang menghampiri Indonesia bisa diatasi dengan langkah nyata, PKS mengusulkan untuk pertama : Hentikan program Food Estate yang terbukti gagal dan merusak keseimbangan lahan serta menghabiskan anggaran. Catatan PKS pada periode pertama Jokowi membuat program cetak sawah baru dengan luasan 1 Juta Hektar dengan biaya hampir 6 T gagal dilaksanakan. Hanya terealisasi sekitar 500.000 Ha. Food estate jelas gagal dan harusnya tidak perlu di lanjutkan.
Food estate atau lumbung pangan skala besar justru merusak keseimbangan alam, lahan yang harusnya menjadi resapan air dan tandon akan rusak dan justru tidak menghasilkan pangan. Kerusakan lahan ribuan, bahkan jutaan Ha justru memperparah krisis pangan yang akan datang. Selain itu food estate juga mempercepat hilangnya petani kecil dan menjauhkan mereka dari sejahtera. Hentikan Program food estate yang justru gagal dan menghabiskan dana trilyunan rupiah.
Langkah kedua, PKS mengusulkan agar Pemerintah fokus kembali kepada pangan lokal. Ini bukan teori baru namun cara baru kita sebagai Bangsa yang harus di perbarui. Pangan lokal adalah Pangan Masa Depan.
Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Pangan tersebut tersebar dari Sabang sampai merauke, cukup untuk mengantisipasi krisis pangam yang ada di depan mata.
Sudah saatnya kita semua kembali ke pangan lokal dengan cara mendiversifikasi pangan dari mie yang terbuat dari gandum menjadi mie yang berbahan dasar pangan lokal seperti singkong dan sagu. Waktunya ganti gandum dengan umbi-umbian dengan singkong, dengan sagu, dengan pisang. Ganti jeruk mandarin dengan jeruk keprok Jatim, jeruk Medan, jeruk Pontianak, Jeruk Bali, ganti gula pasir jadi gula kelapa, gula aren, atau gula merah. Ini langka nyata yang tidak perlu banyak beretorika.
Ajak dan beri contoh rakyat, kepala daerah dengan memberikan perhatian besar kepada diversifikasi dan ketersedian pangan lokal dengan hadirnya Lumbung Pangan Rakyat di setiap kelurahan/desa.
Keberdayaan pangan Lokal menjadi langkah untuk lahirnya ketersedian, keberlanjutan dan konsistensi keberpihakan akan terpenuhinya pangan bagi rakyat. Pangan dari impor terbukti semakin melemahkan kedaulatan pangan kita, produksi pangan lokal akan mengurangi ketergantungan kepada impor dan bahkan sudah saatnya kita merdeka dari pangan impor.
Hari pangan waktunya merealisasikan janji kepada rakyat mewujudkan lahirnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menjadikan Pangan Lokal sebagai Pangan masa Depan Indonesia.