Pahami Globalisasi, PKS Papua Barat Gelar Kajian "Menjaga NKRI"

MANOKWARI (18/11) – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Manokwari menyelenggarakan Tatsqif (kajian) untuk kader awal dan pemula dengan tema “Menjaga NKRI” bersama Cahyadi Takariawan, Sabtu (15/11).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 orang peserta itu diawali dengan pemaparan Cahyadi mengenai makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cahyadi menjelaskan kilas balik perkembangan bangsa Indonesia secara umum. Cahyadi mengutip pandangan beberapa ahli tentang perkembangan umum suatu negara yang pada dasarnya tidak ada batas.

“Perkembangan suatu negara itu tidak terbatas, baik masyarakat, batas negara, maupun nama dan maksud negara tersebut. Yang paling mempengaruhi hal-hal tersebut adalah teknologi. Oleh karena itulah muncul globalisasi,” papar Cahyadi.

Globalisasi, menurut Cahyadi, memiliki dua hal yang sama sekaligus berbeda, yaitu homogenisasi dan diferensiasi. “Homogenisasi menciptakan keseragaman lintas daerah, baik negara maupun benua. Hal ini menyebabkan pertukaran informasi antar manusia yang berjarak jauh dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan lebih daripada itu,” ungkap Cahyadi sambil memberikan contoh mengenai masyarakat pedalaman Papua yang saat ini telah mengalami efek globalisasi akibat keberadaan Freeport di Tembagapura.

Berbeda dengan homogenisasi, Cahyadi menjelaskan bahwa diferensiasi menciptakan sekat di dalam konteks keseragaman. Dengan adanya keseragaman akibat globalisasi, muncul individualisme dalam masyarakat yang merasakan perbedaan dalam keseragaman. Sehingga kemudian muncul pemahaman perlu adanya perbedaan dalam kelompok masyarakat, baik ras, rambut, warna kulit, maupun asal daerah.

“Keunikan diferensiasi adalah menciptakan perbedaan dalam keseragaman berdasarkan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang memberikan alasan kemerdekaan beberapa bangsa di dunia. Contohnya, Ceko dan Slovakia,” jelas Cahyadi.

Homogenisasi dan diferensiasi pada umumnya tidak memberi masalah berarti dalam perkembangan sebuah negara. Namun yang terjadi, kedua hal tersebut menjadi alasan serta alat negara lain untuk mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Cahyadi mengatakan ancaman tersebut berimbas pada problematika bangsa dalam konteks nasional, seperti korupsi dan penyelewengan hak rakyat oleh “mafia-mafia”, yang secara sadar menghisap kekayaan alam maupun aset negara.

“Semestinya, (kekayaan alam maupun aset negara-red) untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Realitanya malah menjadi milik pribadi maupun kelompoknya. Bahkan, hingga diberikan secara sengaja kepada negara asing,” ungkap Cahyadi.

Problematika tersebut, kata Cahyadi, yang membuat bangsa Indonesia harus bertindak dengan langkah menguasai lembaga legislatif negara melalui partai politik (parpol). Namun kenyataan yang terjadi, beberapa parpol di parlemen yang notabene muslim cenderung tidak peduli dengan kedaulatan bangsa.

“Mereka hanya mementingkan kepentingan dan stabilitas parpolnya. Sehingga jangan heran Indonesia tetap terkurung dalam masalah korupsi dan masalah birokrasi, walaupun 80% dari total masyarakatnya adalah muslim,” tegasnya.

Kajian berlanjut dengan pembahasan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang belum dioptimalkan oleh pemerintah. Kajian penutup itu dimulai dengan pemicu “Ekploitasi dan Tata Kelola SDA Indonesia oleh Negara Asing yang Merugikan Rakyat Indonesia.” (AR)

Keterangan Foto: Cahyadi Takariawan (kanan) bersama Ketua DPD PKS Manokwari 

Sumber: PKS Papua Barat