Legislator PKS Sumut Minta Efisiensi Anggaran Tetap Memberi Dampak Positif untuk Masyarakat

Medan - Efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo dalam pengelolaan roda pemerintahan pusat hingga pemerintahan pemerintah daerah hingga kini masih berlangsung, banyak anggaran yang dipangkas demi penghematan anggaran.

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Dr. H. Ahmad Darwis menggaungkan bahwa efisiensi harus lebih ditekankan untuk memangkas program seremonial dan memperkuat program substantif dan bermanfaat untuk rakyat.

“Soal Efisiensi, anggaran itu amanah rakyat. Maka tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak berdampak. Kita harus berani memangkas yang seremonial dan memperkuat yang substantif,” ujarnya pada Kamis, (22/4).

Salah satu contoh progam yang harusnya memiliki manfaat yakni program bantuan kepada ibu hamil, Ahmad Darwis juga meminta agar program tersebut bermanfaat bagi si Ibu, jangan sampai program tersebut hanya sekedar acara yang meriah saja dan menghabiskan anggaran saja.

Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut 2 Medan B ini menjelaskan bahwa efesiensi seharusnya adalah pengalihan dana program yang dinilai kurang kebermanfaatannya ke beberapa sektor program potensial seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM.

“Program-program ini tidak hanya mengurangi beban warga, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Bicara soal pelayanan masyarakat, efisiensi bisa dilakukan dengan cara digitalisasi dan pemangkasan birokrasi yang berbelit. Dengan sistem yang lebih cepat dan transparan, pelayanan pemerintah menjadi lebih baik, lebih hemat, dan lebih dipercaya.

Ahmad Darwis yang merupakan anggota komisi E bidang kesejahteraan ini menjelaskan strategi agar efisiensi memberikan manfaat besar, yakni dengan monitoring dan evaluasi berkala. 

“Jangan biarkan program berjalan tanpa evaluasi. Harus ada laporan manfaat dan tindak lanjut. Kalau tak berdampak, hentikan. Pemetaan kebutuhan masyarakat  harus dilakukan secara akurat. Lakukan musrenbang atau dialog warga. Gunakan data real time dan aspirasi rakyat agar setiap program memang dibutuhkan,” sebutnya.

Ia mengingatkan bahwa kita harus fokus pada output dan outcome, bukan sekadar proses. Program pemerintah harus dinilai dari dampaknya, misalnya berapa banyak ibu hamil yang terbantu, bukan sekadar berapa banyak pelatihan digelar. Integrasi dan kolaborasi antar-instansi, cegah duplikasi anggaran, kolaborasi antar OPD/dinas bisa memangkas biaya, misalnya lewat sistem satu data atau program lintas sektor.

Reformasi birokrasi digital, gunakan teknologi untuk memotong prosedur panjang yang mahal dan lambat, digitalisasi pelayanan untuk meghemat biaya dan mempercepat proses. Kemudian melakukan transparansi anggaran ke publik, yakni mempublikasikan rencana dan realisasi anggaran. Dengan begitu, ada kontrol sosial yang kuat. Ini juga menumbuhkan kepercayaan rakyat.