Berita PKS
Legislator PKS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo
03 Aug 2022 | 09:09 WIB
Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Sumbawa (02/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp 3,75 juta mulai 1 Agustus 2022 ini. Menurutnya kebijakan tersebut tidak tepat karena TNK dinilai masih belum mandiri dalam hal kemampuan finansial kawasan konservasi.
“Jangan sampai alasan konservasi dijadikan tameng untuk kenaikan tarif ini, padahal mungkin ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini,” ucap Johan merespons polemik dari kebijakan yang banyak diprotes oleh para pegiat dan pelaku pariwisata ini.
Politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Kebijakan ini menimbulkan mogok jasa pariwisata di Labuan Bajo dan berbagai kejadian protes warga yang malah ditangani dengan represif oleh aparat keamanan.
“Saya mendesak pemerintah memperbaiki strategi menghadapi berbagai permasalahan finansial dan kelestarian pengelolaan Taman Nasional Komodo. Paradigma yang harus dikedepankan adalah penerapan pariwisata berkelanjutan yang memadukan daerah konservasi sebagai destinasi wisata yang unggul dan berbasis pemberdayaan masyarakat,” urai Johan.
Johan menandaskan agar pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai organisasi pariwisata dalam hal kebijakan tarif pariwisata ini sebab harus ada kerja sama semua pihak dan jangan sampai kebijakan ini terkesan selalu merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu.
“Protes dari pelaku dan pegiat pariwisata ini harus menjadikan pemerintah lebih sigap untuk memperbaiki tata kelola kawasan, tata kelola bisnis dan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut penting agar Taman Nasional Komodo menjadi lestari dan menjadi kebanggaan kita semua sebagai ikon pariwisata global,” tutur Johan.
Legislator Senayan ini berharap polemik soal kenaikan tarif pariwisata Komodo ini dijadikan bahan evaluasi pemerintah bahwa perlu peningkatan kreativitas kegiatan yang mendatangkan revenue pada bisnis wisata dan bisnis konservasi dan selalu melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan para pegiat pariwisata lainnya.
“Paradigma kolaborasi wisata dan konservasi ini sangat penting sehingga tidak memunculkan protes berlebihan agar semua stakeholders saling bersinergi demi majunya pariwisata dan konservasi Taman Nasional Komodo,” tutup Johan.
Berita Terkait
Berita Terbaru
Legislator PKS: Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor Daripada Penyerapan Panen Raya
31 Mar 2023 - 10:04 WIB
Kritik Terbitnya Permenaker No 5/2023, Legislator PKS: Bertentangan dengan Undang-Undang
30 Mar 2023 - 09:47 WIB
PKS Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Tukin di Lembaga Lain
29 Mar 2023 - 12:55 WIB
DPW PKS Jambi Targetkan Satu Kursi DPR RI
29 Mar 2023 - 12:51 WIB
Semarakkan Ramadhan, PKS Banda Aceh Gelar Mukhayyam Al-Qur’an
29 Mar 2023 - 12:46 WIB