Kebijakan Impor Bawang Merah Dinilai Tidak Relevan
Semarang (26/5) – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Riyono, dalam keterangannya di Semarang, Kamis (26/5/2016) melihat bahwa alasan dikeluarkannya keputusan impor bawang merah tidak relevan.
"Tidak seharusnya pemerintah mengambil ini (import). Langkah ini diambil ketika bawang merah sudah sangat langka dalam negeri, tapi ini sedang panen raya malah keluar kebijakan impor,”kata Riyono.
Sebagaimana diketahui, jelang bulan Ramadhan Presiden Jokowi berencana untuk membuka kuota impor untuk bawang merah sebesar 2.500-5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan pasokan bawang menjelang Ramadhan.
Menurut Riyono, Presiden tidak seharusnya mengeluarkan kebijakan ini mengingat bawang pada saat ini sedang melakukan panen raya sampai beberapa bulan ke depan.
Riyono mengungkapkan harga bawang yang melonjak di pasaran terjadi karena rantai distribusi yang panjang. Sehingga, kebijakan impor dinilai tak tepat, apalagi saat masa panen raya.
"Mei akhir sampai Juni akhir kelebihan pasokan, sehngga tidak perlu ada impor. Tanpa impor saja, alamiah di petani sudah mau turun, apalagi ada impor, kasihan petani," tandasnya.
Menurut Riyono, harga bawang di tingkat petani sudah sebesar Rp 16 ribu samapi 20 ribu per kilogram. Dengan harga tersebut, untung petani juga tak terlampau besar mengingat ongkos tanam bawang yang cukup tinggi.
"Itu harga dengan kualitas bagus, malah ada yang harganya Rp 13.000/kg. Ada beberapa petani yang rugi. Kalau harga mahal pemerintah marah, saat petani rugi karena harga murah, malah kebijakan yang dikeluarkan tidak pro petani," jelasnya.
Riyono juga menyebut bahwa kekhawatiran Presiden karena kurangnya kuota bawang merah terlalu berlebihan, sehingga bukannya makin mensejahterakan akan tetapi malah merugikan para petani bawang merah. Hal iti dikarenakan jika banyak menimbun barang maka harga barang semakin jatuh.
"Presiden seharusnya konsisten dalam visinya menyejahterakan petani. Jika demikian, seharusnya di realisasikan dengan program yang menguntungkan rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.