Ini Cara Jabar Daulat Pangan 2016
BANDUNG (18/10) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan swasembada pangan berupa kenaikan produksi pada tahun 2015. Produksi padi akan dinaikan menjadi 13 juta ton dari tahun lalu yang hanya11,64 juta ton. Jagung akan dinaikan menjadi 1,13 juta ton dari 1,047 juta ton, dan kedelai menjadi 159,7 juta dari 115,26 juta ton.
Untuk mencapai target-target tersebut Pemprov Jabar telah mengupayakan melalui berbagai regulasi atau kebijakan. Yang pertama adalah melalui antisipasi alih fungsi lahan.
"Alih fungsi lahan yang secara regulasi tata ruang baru bisa kami tekan mulai 2012 melalui Perda No. 27/2012. Sejak reformasi hingga 2011, harus diakui, euforia membuat sawah ganti pemukiman bisa mudah terjadi tanpa pengusaha perlu cari gantinya," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat media visit ke sebuah kantor laman media nasional di Jakarta, Ahad (18/10) sore.
Yang kedua, sejak 15 Januari 2015, Pemprov Jabar telah menandatangani kerjasama dengan Kodam III Siliwangi dalam payung Kesepakatan Bersama Peningkatan Hasil Pertanian. Prinsipnya, TNI dengan kekuatan militernya berkomitmen terlibat pengawalan gerakan tanam dan panen padi, jagung, dan kedelai, pengawalan gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), serta pengawalan distribusi pupuk, benih, dan hasil panen,
Juga, kesepakatan bersama dalam pemanfaatan lahan-lahan TNI dan atau BUMN/Perhutani, dan pengawalan ketersediaan air di tingkat petani terutama pada pintu-pintu air yang dikuasai pihak tertentu.
Menurut Aher, cara ketiga dalam menciptakan kedaulatan pangan di Jawa Barat adalah pemberian bantuan traktor yang dari 2011 hingga tahun lalu sudah mencapai 3.743 unit.
"Termasuk di dalamnya adalah penggenangan Bendungan Jatigede, yang bisa menyelesaikan masalah irigasi persawahan di Jabar Utara hingga 90.000 hektar. Untuk Jabar selatan, kami masih pikirkan solusinya," katanya.
Yang keempat, tambahnya, Pemprov Jabar juga intens dalam menerapkan program penyuluh pertanian yang hingga tahun lalu menganggarkan alokasi untuk 6.463 penyuluh untuk 5.838 desa atau di atas rasio ketentuan UU 16/2006 tentang SP3K.
"Strategi lain dalam memperkuat ketahanan pangan adalah Peraturan Gubernur Jabar No. 43 Tahun 2011 Tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat. Pada 2011 lalu, anggaran operasi pasar ini malah sempat Rp38,5 miliar meski tahun lalu Rp6,8 miliar," tambahnya.
Peraih Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2012 , 2013 dan 2014 serta Peniti Emas 2014 ini mengungkapkan cara kelima adalah pihaknya juga meluncurkan program seperti one day no rice. Menurutnya hal tersebut penting karena konsumsi beras Jabar masih relatif tinggi yakni kisaran 86,23 kg hingga 94,33 kg per kapita, sekalipun rerata nasional lebih tinggi yakni 102,82 kg per kapita.
"Dan yang keenam, selain penanganan kuantitatif, perbaikan kualitas kami lakukan seperti Sertifikasi Indikasi Geografis (SIG) Mangga Gedong Gincu, Ubi Cilembu, dan Beras Pandan Wangi. Juga tak kalah penting hak paten dari empat komoditas ternak yakni Domba Garut, Ayam Pelung, Itik Rambon, Ayam Sentul, dan Sapi Pasundan," pungkasnya.
Ilustrasi Foto: Relawan PKS Foto
Sumber: Humas Pemprov Jabar