FPKS DPRD Jateng Gelar FGD Cari Solusi Jitu Penanganan Banjir Jateng

Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk mencari solusi jitu banjir di Jawa Tengah
Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk mencari solusi jitu banjir di Jawa Tengah

Semarang - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Tengah (Jateng) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Mencari Solusi Jitu Banjir di Jawa Tengah” di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Rabu (1/3/2023).

FGD tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Agung Budi Margono (BM), Akademisi Universitas Diponegoro Prof Syafrudin dan Plh Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin.

Di Jawa Tengah, kerap terjadi hujan yang ekstrem sejak akhir tahun 2022 sampai akhir Februari 2023. Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, 150 mm/hari, mengakibatkan beberapa sungai tidak mampu menampung air lariannya dan menyebabkan luapan banjir di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Banjirpun melanda beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Pati, Sukoharjo, dan Kota Semarang.

Agung Menyebutkan bahwa diskusi kali ini bertujuan untuk mencari akar masalah serta solusi atas permasalahan banjir di Jawa Tengah teresbut. 

Usai FGD, kata Iswan, pembahasan dalam diskusi tersebut sangat menarik lantaran membahas solusi jitu penanganan banjir di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang.

Saat diskusi berlangsung, ia menyebutkan, pihaknya mendapat beberapa rekomendasi dalam penanganan banjir di wilayahnya, salah satunya adalah pembangunan kolam retensi.

“Kami mendapat beberapa rekomendasi tentang kondisi daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir atau secara komprehensif tentang banjir di daerah Jawa Tengah yang kerap jadi langganan banjir, khususnya Kota Semarang. Mulai dari teknis, keterlibatan masyarakat atau tadi istilahnya eco green. Dari beberapa rekomendasi, salah satunya pembangunan kolam retensi,” ungkap Iswar kepada Indoraya.news, Rabu (1/3) sore.

Saat ditanya Terkait waktu pembangunan, Iswar mengatakan pihaknya akan mendiskusikannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah, masyarakat dan pengusaha.

“Baru direkomendasi, kita diskusikan ke provinsi, termasuk keterlibatan masyarakat dan pengusaha agar saat membangun tidak sembarangan tempat. Karena, contohnya di Dinar itu merupakan daerah bantaran sungai. Jadi ketika sudah dibangun, saat tampungan air meluap pasti akan meluber, rata-rata begitu,” jelas dia.

Menurutnya, saat diskusi berlangsung ada narasumber yang menyatakan bahwa curah hujan yang menyebabkan banjir tahun ini disebut tidak begitu ekstrem.

“Menariknya lagi, hujan yang terjadi saat banjir kemarin tidak begitu ekstrem hanya 89 milimeter. Padahal, kejadian pada 2000 sekian pernah hujan dengan 168 milimeter. Bisa dibayangkan pada waktu itu, kondisi DAS dan banjirnya bagaimana,” pungkas Iswar.