Ekonom Salamudin Daeng Usulkan Hal ini tuk Selamatkan Ekonomi Indonesia dari Oligarki

Ekonom Salamudin Daeng yang juga Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI). (PKSFoto/Fathur)
Ekonom Salamudin Daeng yang juga Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI). (PKSFoto/Fathur)

Jakarta - Ekonom Salamudin Daeng yang juga Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) menjadi narasumber di Webinar Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS dalam rangkaian Peringatan Hari Buruh 2023 yang bertema "Oligarki Berpesta Rakyat Merana" pada Kamis, (4/5). Pada acara tersebut, Daeng memberikan gambaran tentang oligarki di Indonesia dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekuasaan oligarki tersebut.

Daeng menyebut, elit oligarki yang segelintir ini menguasai sebagian besar tanah, Sumber Daya Alam (SDA), hingga mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak krisis tahun 1998 lalu. Hasil kekuasaannya tersebut kemudian disimpan di bank-bank internasional sehingga tidak dapat dirasakan oleh negara dan rakyat Indonesia seluruhnya.

Namun karena perubahan ekosistem keuangan dunia, uang ini tidak bisa dengan mudah dimasukkan kembali ke Indonesia karena sudah dianggap sebagai kejahatan keuangan. Pemilik uang harus diadili dan uang tersebut harus melewati penyitaan untuk bisa legal kembali.

Hal inilah yang saat ini dihadapi oleh oligarki di Indonesia. Diadili dan dibongkar sumber-sumber uangnya, atau dibiarkan dan tidak bisa digunakan.

"Saya belum pernah melihat perkembangan situasi seperti sekarang, di mana oligarki kita ini sedang ada di tepi jurang semuanya," ujar Daeng.

Menyikapi hal tersebut, Daeng mengusulkan dua hal yang bisa dilakukan pemerintah jika ingin kekayaan Indonesia tersebut dapat dirasakan dan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pertama, hentikan penerapan devisa bebas. Seluruh pengusaha yang melakukan ekspor SDA, semua uangnya harus disimpan di Indonesia dan digunakan sebagai sumber likuiditas untuk membiayai ekonomi masyarakat.

"Semua hasil ekspor SDA tarik ke sini. Tidak boleh lagi memberlakukan sistem devisa bebas, kontrol ketat, simpan uangnya di bank-bank nasional. Itu cara paling sederhana yang bisa dilakukan, kalau mau, kalau bisa," ungkap Daeng.

Dengan menerapkan hal itu satu tahun saja, menurut Daeng, permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia dapat diselesaikan.

Cara yang kedua adalah pemerintah tarik secara paksa semua uang yang disimpan pengusaha Indonesia di luar negeri sekarang.