Dewan Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Banten
SERANG (27/5) – Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DPRD Provinsi Banten mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun 2014.
Menurut Ketua Pansus LKPJ Budi Prajogo, dalam nota pengantar LKPJ yang disampaikan Plt Gubernur Banten Rano Karno pada rapat paripurna DPRD Banten 17 april 2015 lalu, terungkap fakta bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Banten selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan.
“Berdasarkan dokumen LKPJ 2014 yang diserahkan Pemerintah Provinsi Banten kepada DPRD Banten, tercatat LPE tahun 2011 sebesar 6,38 persen, tahun 2012 6,15 persen, tahun 2013 5,86 persen, dan tahun 2014 5,47 persen,” ungkap Budi, Selasa (26/5).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan angka kemiskinan meningkat akibat laju pertumbuhan ekonomi Banten yang terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 5,51 persen atau sebanyak 649.000 lebih. Budi juga menambahkan, jumlah penduduk miskin terbesar di perkotaan sebanyak 381.000 lebih dan penduduk miskin desa sebanyak 268.000 lebih.
Selain itu, Budi memaparkan sejumlah program kegiatan pembangunan selama tahun 2014 tidak mencapai target yang memuaskan dan Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) begitu besar mencapai Rp1,680 triliun. Sejumlah fakta ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintahan masih sangat lemah. Fakta ini juga mengindikasikan bahwa situasi dan kondisi di Provinsi Banten belum mengalami perubahan signifikan.
Sementara menurut Najib Hamas, hal itu disebabkan karena terdapat delapan paket pekerjaan gagal lelang pada program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, 12 paket batal lelang, 10 paket gagal lelang, serta 18 paket batal kontrak pada program pengembangan dan revitalisasi infrastruktur permukiman. Selain itu terdapat pula 19 paket gagal lelang pada program pembinaan dan penataan perumahan.
“Semestinya hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperbaiki program-program yang sudah ada terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang telah dirumuskan Pemerintah agar menjadi lebih baik penyelenggaraannya di tahun 2015 ini,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten ini.
Ke depan, menurut Najib, Pemprov Banten harus merasionalisasi program dan kegiatan berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta melihat peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi, agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
“Sehingga, jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, hal itu lebih disebabkan karena tantangan zaman yang kian bertambah, bukan karena kelemahan yang sama setiap tahunnya. Jangan sampai Pemprov Banten selalu jatuh di lubang yang sama pada setiap periodenya,” pungkas Najib.
Sumber: Humas PKS Banten