Pemprov Terima Rekomendasi DPRD Jabar Soal LKPJ 2014
BANDUNG (13/4) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) menerima sekaligus akan menindaklanjuti usulan DPRD terkait rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2014. Hal ini disampaikan Aher dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No.27, Kota Bandung, Senin (13/4).
Pembahasan mengenai LKPJ 2014 dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jabar yang diketuai oleh Gatot Tjahyono, mulai tanggal 5 Maret - 10 April 2015. Ada 30 poin rekomendasi yang diberikan Pansus kepada Pemprov Jabar. Diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia; peningkatan pendapatan; serta meminta agar Pemprov segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana PON XIX, pembangunan Bandara BIJB Kertajati, dan beberapa ruas jalan tol.
Selain itu, Pansus pun meminta agar Pemprov melakukan langkah strategis dan konkret dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemasyarakatan; seperti penyalahgunaan narkoba, trafficking, KDRT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Menanggapi hal itu, Aher mengatakan akan menindaklanjuti masukan dari DPRD untuk perbaikan yang akan datang.
“Bahwa ada kekurangan disana-sini betul. Insya Allah semua saran, rekomendasi dari DPRD akan kita tindak lanjuti untuk perbaikan-perbaikan pada anggaran yang akan datang. Termasuk anggaran 2015. Di perubahan anggaran 2015 kita akan koreksi. Nanti kita akan lakukan pemilahan-pemilahan. Kita akan fokus perbaikannya dimana. Pendidikan, kesehatan, masih menjadi sorotan. Karena itulah masalah kita saat ini,” jelas Aher.
Aher pun menekankan bahwa program pembangunan selanjutnya akan lebih mengedepankan peran serta masyarakat atau civil society, sehingga tidak hanya mengandalkan program dari pemerintah.
“Kita tidak punya cukup anggaran untuk menyelesaikan seluruh problema di hadapan kita. Kedepan tentu hal-hal yang bersifat kemasyarakatan bisa dilaksanakan lewat civil society. Sebab sekarang pemerintahan kita sedang menuju transisi gotong royong, kebersamaan yang lebih baik lagi. Gabungan program pemerintah dengan masyarakat, itulah keberhasilan,” kata Aher.
Terkait kewenangan SMA/SMK yang akan dibawah pengelolaan pemerintah provinsi, Aher meyakini pada tahun 2016 pengelolaan SMA/SMK di Jawa Barat akan mulai berada di bawah Pemprov.
“Saya kira SLTA juga akan kita benahi dan akan kita terus sempurnakan. Saat ini SMA/SMK Jabar masih di kabupaten/kota. Kemudian kita mengajukan kewenangan supaya segera ditangani oleh provinsi,” ungkap Aher.
Selain itu, karena wilayah Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana maka Pansus pun merekomendasikan Pemprov untuk dapat meningkatkan upaya mitigasi bencana. Hal lainnya, yaitu perlunya peningkatan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), sehubungan dengan makin banyaknya pornografi, pornoaksi, dan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya, dan hukum.
Rapat Paripurna antara Pemprov dan DPRD Jabar dihadiri 73 anggota dari 100 anggota DPRD Jawa Barat. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Plh. Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, para Asisten Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala OPD dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat