Dewan Ingatkan Peran Penting 4 Menteri dalam Distribusi Pangan
JAKARTA (18/5) – Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan peran strategis Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menjamin ketersediaan stok pangan harus didukung berbagai pihak, terutama 4 kementerian lain. Andi Akmal menyebut Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
“Masalah ketersediaan pangan tidak cukup pada stok pangan nasional, tetapi juga tentang konsentrasi bahan pangan di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah sentra produksi pangan utama seperti beras, jagung, dan singkong. Tindak lanjut dari kinerja Kementerian Pertanian dan Bulog mesti didukung secara bersamaan pada peran strategis Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementrian Kesehatan,” katanya.
Menurut Andi Akmal, peran penting 4 kementerian lain terkait 4 isu utama yang seringkali mengganggu proses distribusi pangan, terutama saat puasa dan lebaran. “Impor pangan, jalan, armada, dan makanan kadaluarsa hampir tiap tahun menjadi isu ritual yang terus-menerus terjadi,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Andi Akmal merinci pada isu impor pangan, kondisi saat beras menjadi obyek utama, Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mengendalikan tata niaga pangan nasional. Bahkan pada peran penentuan harga pun, lanjutnya, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab di setiap daerah di Indonesia dan membentuk Tim Harga Pangan sebagai pembuat kebijakan strategisnya.
“Tim Harga Pangan dipercaya oleh pemerintah akan mampu mengendalikan tata niaga pangan, terutama mengendalikan harga. Namun beberapa pihak, termasuk sebagian kalangan legislator, masih meragukan efektivitas kinerja tim ini. Sehingga, masyarakat perlu bukti kinerja pemerintah pada regulasi pengendalian harga ini beberapa waktu kedepan,” ujarnya.
Pada isu jalan, lanjut Andi Akmal, buruknya infrastruktur dari sentra produksi menuju wilayah konsumen menjadi pekerjaan rumah pemerintah setiap tahun. Mulai dari jalan berlubang, berbatu, bahkan masih berupa jalan tanah yang hancur, menjadi kendala inefisiensi dari energi pengangkut produk pangan.
“Dugaan adanya penyelewengan jalan membuat rendahnya umur jalan akibat pembangunan tidak sesuai standard. Hingga saat ini, hampir setiap provinsi memiliki jalan nasional yang rusak. Ini mengakibatkan hambatan besar pada distribusi, baik pergerakan orang maupun barang, termasuk bahan pangan yang melalui jalur darat,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Andi Akmal melanjutkan pada isu armada Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab utama. Menurutnya, hingga saat ini kementerian tersebut belum dapat menyelesaikan tata kelola armada angkutan jalan, sebagai contoh tata kelola pelabuhan.
“Fenomena yang sangat terlihat jelas adalah antrian puluhan kilometer truk yang akan memasuki pelabuhan, terutama di Merak. Bahkan, masalah pungutan liar di pergantian armada mengakibatkan perbedaan harga yang sangat signifikan dari sentra produksi ke konsumen. Ini juga salah satu penyebab produk impor menjadi lebih murah dari produk dalam negeri,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menambahkan isu distribusi pangan juga kerap terkait masalah kesehatan. Produk-produk pangan kadaluarsa dan bernilai gizi buruk masih banyak beredar di masyarakat. Kementerian Kesehatan, katanya, seharusnya tidak melakukan pemeriksaan massif pada momen puasa dan lebaran saja, tetapi juga rutin setiap bulan.
“Untuk masalah kesehatan pada produk makanan, mestinya Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan rutin tiap bulan dengan berkoordinasi dengan para produsen makanan, Dinas Kesehatan di daerah, serta memastikan kehalalan produk pangan dengan berkoordinasi dengan Lembaga POM MUI,” pungkas Andi Akmal.
Keterangan Foto: Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.