Beri Arahan Fraksi PKS, Sukamta Sampaikan Peran Anggota Legislatif dalam Membangun Basis Sosial-Politik Partai yang Kuat
Jakarta - Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten se Jatijaya mendapatkan arahan dari Fraksi PKS yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Sukamta pada acara Bimtek Jatijaya pertama periode 2024-2029 yang digelar di Hotel Ciputra Jakarta.
Sukamta menyampaikan peran penting anggota legislatif dalam membangun basis sosial politik partai yang kuat.
"Peran anggota legislatif dalam membangun basis sosial politik nasional dan daerah adalah salah satu pilar utama selain kepala daerah dan tokoh informal lainnya," ujar Sukamta.
Anggota Komisi I ini mengungkap, setidaknya anggota legislatif memiliki tiga peran. Pertama adalah peran kepemimpinan. Hal kni melihat adanya pergeseran dari dominasi partai ke leadership.
"Ini kesempatan PKS untuk menghadirkan tokoh-tokoh di tingkat nasional dan daerah menuju 2029," sambungnya.
Berikutnya adalah peran diplomasi partai. Anggota legislatif harus membangun hubungan dengan berbagai kalangan, baik di daerah, nasional, maupun internasional.
"Ini untuk membangun dukungan kepada partai, sehingga membuka ruang bagi kebijakan yang berdampak luar kepada masyarakat," tutur Sukamta.
"Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh mengisolir diri. Kita harus berkomunikasi dengan semua pihak, menerobos ke seluruh batas, seluruh tantangan," lanjutnya.
Menurutnya, esensi komunikasi adalah membuka ruang isolasi dan membuka peluang-peluang. Itu yang paling penting.
Terakhir adalah peran basis elektoral. Anggota dewan berperan untuk memperkuat struktur dan basis elektoral untuk memperluas basis pemilih yang loyal.
"Jadi peran kepemimpinan, peran diplomasi, dan basis elektoral tidak mudah diserahkan oleh aktor lain dari PKS selain anggota dewan," ungkap Sukamta.
Dalam membangun basis sosial politik partai yang kuat, Sukamta menyampaikan tiga hal. Pertama adalah bonding soliditas ikatan dengan struktur partai, konstituen, dan pemilih.
Kedua adalah bridging, membangun hubungan antar kekuatan sosial-politik-ekonomi seperti antar parpol, ormas, sumber daya, dan lainnya. Ketiga adalah linking, membangun hubungan dengan institusi lain seperti eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.