Berita PKS

Bantu Ibu yang Divonis Mencuri Sawit, Chairul Harap BUMN Berdayakan Masyarakat Sekitar

07 Jun 2020 | 10:09 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Rokan Hulu (05/06) — Anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, memberikan bantuan kepada Ibu RMS yang divonis bersalah karena mencuri sawit yang merugikan PTPN V sebesar Rp 76.500,- dengan pidana 7 hari atau masa percobaan selama 2 bulan di Koto Tandun, Rokan Hulu.

“Hari ini tim kami bersama komponen pemerintahan Desa Koto Tandun langsung datang ke rumah Ibu RMS dan menyerahkan bantuan berupa sembako dan bantuan dana. Dalam perbincangan dengan yang bersangkutan, beliau mengakui perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Selama masa corona ini beliau mengaku tidak mendapatkan bantuan karena terkendala adminstrasi kependudukan. Kami berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat Ibu RMS dan kita semua agar tidak lagi melakukan perbuatannya,” jelas Chairul, Kamis, (04/06/2020).

Chairul berharap kedepannya peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan berharap agar pihak pemerintah memberikan edukasi ke masyarkat agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

“Kedepan Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Kami berharap aparat pemerintah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu juga kami berharap aparat pemerintahan bisa mendata dengan baik masayarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial untuk melanjutkan kehidupan mereka,” ungkap politisi PKS asal Riau ini.

Chairul juga menghimbau kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar memberikan perhatian khusus kepada masyarakat sekitarnya, agar perekonomian masayarakat sekitar perusahaan tersebut juga terbantu dengan hadirnya perusahaan tersebut.

“Saya juga meminta kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau baik itu BUMN maupun swasta agar memerhatikan kondisi masyarakat sekitar perusahaannya. BUMN dan swasta harusnya bisa lebih meningkatkan perhatian mereka berupa program pemberdayaan masyarakat baik itu berupa pemeberdayaan mereka ataupun merekrut mereka menjadi tenaga kerja di perusahaannya, sehingga kehadiran perusahaan dirasakan manfaat yang signifikan oleh masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutup anggota Komisi VI ini.