100 Hari Presiden Prabowo, Banyak Capaian Prestasi Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Gizi Nasional
oleh Dr.Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
(Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih baru saja melewati 100 hari kepemimpinan sejak dilantik 20 Oktober 2024.
Tidak butuh waktu lama, beberapa program yang merupakan janji politik Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah mulai berjalan.
Berjalannya beberapa program yang langsung menyentuh kebutuhan publik ini berimbas pada angka kepuasan yang cukup tinggi dari publik terhadap Kabinet Merah Putih.
Litbang Kompas merilis angka kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih mencapai 80,9 persen. Angka ini terbilang tinggi untuk pemerintahan baru.
Tidak jauh berbeda, The Republic Institute (TRI) merilis kepuasan publik 100 hari pertama Kabinet Merah Putih mencapai 82,2%. Lembaga Survei KedaiKOPI juga merilis hasil kepuasan publik pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih mencapai 72,5 persen.
Capaian dari beberapa survei ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan kepuasan publik pada 100 hari pertama kabinet pemerintahan sebelumnya.
Sebagai perbandingan, kepuasan publik terhadap Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya hanya mencapai 65,1 persen. Sementara kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya menyentuh 70,1 persen.
Peningkatan kualitas kesehatan dengan MBG dan PKG
Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program strategis. Salah satu program unggulan yang patut diapresiasi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini telah menyentuh lebih dari 1,47 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dengan tersebarnya 570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 37 provinsi, harapannya program ini bisa menjadi jalan keluar masalah gizi dan stunting yang masih menjadi tantangan besar bagi generasi penerus bangsa.
Satu program yang langsung menyentuh masyarakat dan harus kita kawal adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai hadiah ulang tahun bagi rakyat. Dengan akses pemeriksaan di Puskesmas terdekat dalam rentang 30 hari dari hari ulang tahun, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan deteksi dini penyakit.
Selain itu, mulai Juli 2025, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah usia 7-17 tahun serta pemeriksaan khusus bagi ibu hamil dan balita. Dengan cakupan pemeriksaan yang luas, termasuk skrining hormon, penyakit jantung bawaan, hingga kesehatan mental, program ini menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih sehat.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ini harapannya menjadi salah satu solusi untuk menekan penyakit kasdiovaskuler yang terus mengancam.
Bicara tentang kesejahteraan pekerja
Selain kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam upaya menekan angka pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan Job Fair secara rutin setiap pekan. Dari berbagai penyelenggaraan di Jakarta, Bandung, dan Semarang, tercatat lebih dari 99 ribu lowongan kerja telah dibuka.
Inisiatif ini semakin diperkuat dengan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang telah berhasil meluluskan 12 ribu alumni sejak 20 Oktober 2024. Dengan pelatihan berbasis keterampilan, para lulusan BLK lebih siap untuk bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis.
Selain itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja. Ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan maksimal 5 persen pada tahun 2024, yang menjadi indikasi peningkatan daya beli masyarakat.
Tidak hanya itu, revisi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2025 terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga memberikan kabar baik bagi pekerja. Dengan pemotongan iuran pekerja yang lebih rendah, dari 0,46 persen menjadi 0,36 persen dari upah bulanan, serta peningkatan manfaat hingga 60 persen dari gaji bulanan selama enam bulan, kebijakan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, saya melihat langkah-langkah strategis ini sebagai wujud nyata dari kebijakan pro-rakyat. Namun, tentu saja implementasi di lapangan harus terus diawasi agar program-program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Makan Bergizi Gratis harus dipastikan berjalan secara merata dan berkelanjutan, Pemeriksaan Kesehatan Gratis harus memiliki mekanisme yang memudahkan akses bagi seluruh masyarakat, dan program ketenagakerjaan harus terus berinovasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Indonesia membutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah baik ini terus berjalan dengan maksimal.