Wakil Ketua DPRD Jateng Sebut Pendidikan Karakter Dapat Tekan Angka Perundungan
Surakarta -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan bahwa salah satu upaya dalam menekan angka perundungan di sekolah adalah dengan memperkuat pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bukan hanya diterapkan kepada siswa, tapi juga untuk para pendidik dan pihak sekolah. Hal ini disampaikan Quatly disela-sela kegiatan Anggota DPRD Jateng di Hotel Alana, Solo (06/03/2020).
"Kita perlu mereformulasi sistem pendidikan, salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan karakter yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan kepada siswa maupun pihak sekolah. Perlu juga ada upaya untuk memasukan pendidikan karakter ke kurikulum pendidikan," terangnya.
Politikus PKS ini menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dimulai dari hal-hal yang terkecil seperti menanamkan budaya malu bila melakukan pelanggaran, menginisiasi budaya saling meminta dan memberi maaf, tidak menghardik teman-teman yang dianggap berbeda dan sebagainya.
Menurut Quatly perundungan di sekolah bisa terjadi akibat banyak faktor, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, masalah keluarga, kurangnya pengawasan dari sekolah, maupun kentalnya budaya feodalisme dan senioritas. Maka dari itu dapat disimpulkan, sekalipun perundungan di sekolah itu dilakukan oleh seorang individu itu tetap menjadi tanggung jawab banyak pihak termasuk keluarga.
"Keluarga berperan menjadi teladan dan sebagai pondasi penanaman nilai moral dan agama, pihak sekolah dan masyarakat sebagai pembimbing, dan pihak pemerintah sebagai regulator," terangnya.
Menurut data yang dilaporkan oleh KPAI pada hari anti bulliying sedunia, tercatat 5 kasus perundungan di Jawa Tengah dan itu hanya terjadi dalam kurun waktu 4 bulan. Merespon hal ini Qualty juga menegaskan bahwa perundungan sekecil apapun merupakan indikator perlunya perbaikan sistem pendidikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di daerah lain.
"Jangan anggap remeh kasus sekecil apapun, kasus perundungan terhadap siswi di Purworejo pertengahan Februari kemarin menjadi bukti bahwa 1 saja tindak perundungan bisa mencoreng prestasi positif ribuan unit pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dan kami khawatir perundungan ini malah dicontoh oleh siswa-siswa yang tak bertanggung jawab," pungkasnya.
Kasus perundungan (bullying) belakangan ini menjadi perhatian publik karena terungkap secara terbuka di berbagai media informasi, terutama di media sosial. Tak dipungkiri bebasnya akses pertukaran informasi menjadi penyebab munculnya kasus-kasus perundungan yang dulu jarang terungkap.