Sumbar Akan Danai Perbaikan 1.187 Rumah Warga Miskin
Padang (4/7) - Pembangunan rumah swadaya adalah salah satu program Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk membantu warga prasejahtera agar memiliki rumah yang layak huni. Program ini berbentuk stimulus atau pendorong bagi warga prasejahtera agar berkeinginan dan terbantu dalam memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat sehingga menjadi layak huni.
Dalam melaksanakan amanah pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar sebesar 10,39 miliyar Rupiah yang akan dibagikan untuk setiap rumah sebesar 7,5 juta Rupiah. Dana tersebut pada tahun ini cukup untuk memperbaiki 1.187 rumah.
"Kemiskinan memiliki beberapa indikator, salah indikatornya adalah rumah. Rumah terdiri dari atap, lantai, dinding, MCK, dan air bersih. Jika kelima hal tersebut sudah dapat ditangani dan diatasi, tidak akan ada lagi masyarakat miskin," ujar Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada Rapat Koordinasi Bantuan Teknis, Sosialisasi, Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Tahun 2014 pada Kamis (3/7) di Hotel Basko, Padang.
Pemerintah pusat maupun Pemprov Sumbar berharap dengan bantuan ini, masyarakat prasejahtera dapat secara bersama-sama memperbaiki rumah masing-masing dengan bantuan yang diberikan berupa dana. Dengan kata lain, pembangunan rumah swadaya ini turut membangun budaya gotong royong di masyarakat.
"Misalnya ada 1000 (rumah warga prasejahtera) di suatu daerah, (Pemprov) akan bantu 100 rumah. Itu artinya akan mengurangi angka kemiskinan sebanyak 10 % di daerah tersebut, dan ini sangat efektif karena Pemerintah tidak bekerja sendiri tapi dibantu oleh masyarakat juga," ungkap Gubernur yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Gubernur Irwan memberikan instruksi kepada peserta rapat yang terdiri dari kepala-kepala dinas terkait di Sumbar, pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seluruh Sumbar. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga berharap dengan program ini akan terus mengurangi angka kemiskinan di Sumbar yang setiap tahun semakin menurun, dengan tahun 2014 mencapai 8,1 persen populasi Sumbar.