SKDP PKS Perkokoh Jati Diri dan Ideologi Partai serta Kepemimpinan Negarawan
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyelenggarakan Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (SKDP) pada Sabtu–Minggu, 3–4 Oktober 2026, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema “Perkuat Jati Diri dan Ideologi Partai serta Kepemimpinan Negarawan”, sebagai bagian dari upaya memperkokoh pemahaman kader terhadap fondasi, arah perjuangan, nilai-nilai, serta orientasi kepemimpinan Partai.
Kegiatan tersebut akan menghadirkan Ketua, Sekretaris, dan para Ketua Komisi Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS sebagai narasumber. Sebanyak 300 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan, yang terdiri atas unsur Pimpinan DPTW, pengurus DPW, pengurus DPD, pejabat publik PKS, serta Pembimbing UPA Pelopor PKS DKI Jakarta. Komposisi peserta ini menunjukkan bahwa SKDP tidak hanya diarahkan sebagai forum pemahaman konseptual, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi bagi unsur pimpinan, struktur, dan kader yang memiliki peran strategis dalam kehidupan kepartaian dan pelayanan publik.
Penguatan jati diri dan ideologi menjadi semakin penting karena AD/ART PKS Tahun 2025 menegaskan bahwa Partai berasaskan Islam dan bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan, serta bersifat nasional, mandiri, dan terbuka. AD/ART juga menegaskan komitmen Partai pada nilai bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Kerangka nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk karakter kader agar mampu menjalankan peran politik secara bertanggung jawab sekaligus menjaga orientasi perjuangan Partai.
Secara konstitusional organisasi, visi PKS adalah menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi Partai adalah menyiapkan kader pemimpin bangsa yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Misi lainnya mencakup pembangunan tata kelola Partai yang baik, penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.
Dalam kerangka itu, SKDP memiliki relevansi langsung dengan fungsi Partai sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART, yaitu menyelenggarakan pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara, memperjuangkan serta membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik, serta memelihara dan memperjuangkan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. AD/ART juga mengatur bahwa kaderisasi anggota dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota.
Ketua MPP PKS Mulyanto menegaskan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, khususnya dalam menghadapi kebutuhan kepemimpinan nasional. Menurutnya, penguatan kapasitas kepemimpinan harus berjalan seiring dengan pengokohan jati diri dan ideologi Partai, sehingga kader tidak hanya memiliki kemampuan politik dan manajerial, tetapi juga memiliki integritas, orientasi kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan Partai. "Pentingnya menghadirkan kader negarawan dalam kepemimpinan politik nasional. Kepemimpinan tersebut diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai perjuangan ke dalam kerja nyata untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian cita-cita nasional. Dalam AD/ART PKS, tujuan Partai antara lain memperjuangkan visi dan misi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, serta membangun etika dan budaya politik yang beradab." ujar Mulyanto.
Harapan yang ingin dibangun melalui SKDP, lanjut Mulyanto, adalah lahirnya kader-kader yang mampu mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan politik nasional dengan tetap berpijak pada jati diri, nilai, dan arah perjuangan Partai. Kepemimpinan negarawan diharapkan tidak berhenti pada keberhasilan memperoleh atau menjalankan jabatan politik, tetapi mampu menghadirkan kontribusi bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan SKDP juga sejalan dengan mandat MPP PKS dalam AD/ART PKS. MPP memiliki kewenangan memberikan pertimbangan, usulan, konsultasi, dan supervisi terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai agar tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan, fungsi Partai, serta ketetapan Majelis Syura. Pada saat yang sama, MPP memiliki tugas untuk menyosialisasikan AD/ART dan Pedoman Partai. Dengan demikian, SKDP DKI Jakarta menjadi salah satu ruang strategis untuk menerjemahkan mandat tersebut ke dalam proses penguatan pemahaman dan konsolidasi kader di tingkat wilayah dan daerah.
Melalui SKDP PKS DKI Jakarta, penguatan ideologi, jati diri, kapasitas kepemimpinan, dan integritas kader diharapkan dapat menjadi bagian dari proses kaderisasi yang berkelanjutan. Forum ini sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan pemahaman antara pimpinan, struktur, pejabat publik, dan kader mengenai arah perjuangan Partai, sehingga peran politik PKS dapat terus ditempatkan dalam kerangka pendidikan politik, pelayanan masyarakat, pembangunan bangsa, dan upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam AD/ART PKS.