Presiden PKS: Pemerintah Obral Fasilitas untuk Pemodal Bukan Rakyat Kecil

JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu melihat Pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah.

Catatan kritis ini disampaikan Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang disiarkan secara langsung oleh PKSTV, Kamis (30/12/2021).

Banyak hal yang menguatkan pandangan tersebut. Syaikhu mengingatkan publik betapa UU Cipta Kerja terburu-buru disahkan di tengah-tengah kondisi pandemi hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat.

Pemerintah, ungkap dia, tidak segan-segan menggelar karpet merah fasilitas pajak untuk para pengusaha, memberikan potongan pajak korporasi, menghapuskan pajak dividen, menghapuskan pajak dengan tax amnesty, memberikan insentif perpajakan yang meringankan beban keuangan perusahaan dan bebaskan royalti untuk industri batu bara.

Pemerintah juga enggan menaikan pajak ekspor untuk batubara padahal itu seharusnya menjadi sumber tambahan yang besar bagi penerimaan negara di tengah defisit keuangan negara yang semakin memburuk.

"Namun di saat yang sama, Pemerintah sangat getol sekali menaikan pajak untuk rakyatnya. Pemerintah menaikan Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah juga memasukan sembako, jasa pendidikan, jasa sosial dan keagamaan sebagai barang dan jasa kena pajak, yang mana ini setiap waktu akan bisa dikenakan pajak oleh Pemerintah. Sungguh ironis!" tegas Syaikhu.

Syaikhu melaporkan, di tengah-tengah derasnya obral fasilitas Pemerintah untuk para pemodal dan pengusaha, PKS konsisten memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan 8 juta ke bawah tidak bayar pajak penghasilan.

PKS juga berjuang agar pajak kendaraan roda dua ber cc kecil dibebaskan sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat bawah.

"Sayangnya perjuangan PKS bertepuk sebelah tangan dengan Pemerintah. Pemerintah lebih memilih menggelar fasilitas untuk pemodal dibandingkan untuk masyarakat kelas menengah dan bawah," terang dia.