PR Penting Kapolri Baru Versi PKS
Jakarta (15/7) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf memberikan selamat kepada Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian yang telah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (13/7). Muzzammil juga menyampaikan pekerjaan rumah (PR) penting bagi Kapolri baru.
“PR utama Kapolri menurut kami, pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dengan menunjukan kinerja yang profesional dan berintegritas dalam menegakan hukum,” kata politisi PKS ini di Jakarta, Jumat (15/7).
Kepercayaan itu akan muncul, kata Muzzammil, dimulai dari keteladanan pejabat Kepolisian terhadap bawahannya seperti yang dilakukan oleh Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso, Kapolri ke lima yang fenomenal itu.
“Pak Tito perlu melahirkan banyak anggota Polri seperti Jenderal Hoegeng yang bergaya hidup sederhana, anti korupsi, turun langsung ke bawah dan keras dalam memberantas semua beking kejahatan,” ujar Alumni Ilmu Politik UI ini.
Keteladanan Kapolri, kata Muzzammil, bisa dimulai dengan transparansi kekayaan para petinggi Polri kepada masyarakat.
“Bisa dimulai dari Kapolri yang mengumumkan data kekayaan diri ke publik di awal menjadi Kapolri dan diikuti oleh pejabat tinggi Polri. Jika ini dilakukan akan menjadi penilaian positif dari masyarakat," paparnya.
Kedua, kata Muzzammil, Kapolri harus menyelesaikan agenda reformasi di tubuh Polri terutama dalam seleksi calon anggota Polri dan promosi pejabat Polri.
“Masyarakat membutuhkan bukti nyata di kepemimpinan Kapolri yang baru tidak ada lagi KKN dalam seleksi dan promosi pejabat Polri. Perlu terobosan baru dan sanksi yang tegas kepada oknum kepolisian yang memberi dan menerima suap. Karena inilah awal dari baik dan buruknya kinerja dan tingkat kepercayaan publik kepada Polri di masa depan, ” jelasnya.
Ketiga, Kapolri harus menjalin hubungan kerja yang profesional dengan para penegak hukum lainnya dalam memberantas kejahatan khusus, terutama korupsi, narkoba, terorisme, dan mafia peradilan.
“Kerjasama yang dibangun harus mengesampingkan ego kelembagaan. Jika ada anggotanya melakukan kejahatan dan ditangkap oleh penegak hukum lainnya maka tidak boleh dilindungi. Harus dihukum lebih berat,” jelasnya.
Keempat, Kapolri perlu memastikan jajarannya sampai ke tingkat bawah tidak ada lagi perbedaan perlakuan di hadapan hukum.
“Tidak ada lagi perbedaan perlakuan bagi yang melanggar dan melakukan kejahatan bagi orang kaya atau miskin, pejabat atau bawahan, yang kenal ataupun tidak. Semuanya harus diproses hukum dan diadili seadil-adilnya. Jika ini dilakukan maka citra Polri akan semakin baik dan masyarakat akan semakin percaya dengan penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya. (msm)