PKS: Solar Subsidi Langka, Nelayan Kecil Sengsara

Semarang - Kondisi kelangkaan solar masih terjadi. Pasca minyak goreng, sekarang solar. Korbannya adalah rakyat kecil nelayan termasuk didalamnya. Kondisi ini tentu sangat menganggu perekonomian nelayan di tengah pandemi saat ini.

Ratusan jerigen milik nelayan Pantura berjejer panjang di SPBU wilayah Indramayu, Jawa Barat. Selain susah mencari solar bersubsidi, nelayan juga tidak memiliki akses yang cukup kepada solar subsidi.

"Data SUSENAS 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 90% nelayan Indonesia berada pada kategori nelayan kecil dengan 11, 34% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya orang miskinlah yang pertama terkena dampak kondisi ini," papar Riyono Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS.

Riyono menguraikan kondisi aktual solar subsidi saat ini proses penyaluran per Februari 2022 sudah melebihi kuota sekitar 10 persen, dari yang seharusnya 2,27 juta kilo liter (KL) menjadi 2,49 juta KL.

"Kemana saja larinya solar ini digunakan? Jatah untuk nelayan yang hanya 500 ribuan KL tidak sepenuhnya bisa diaskes oleh nelayan kecil. Pemerintah harusnya bisa menjamin nelayan dapat solar dengan mudah dan sesuai harganya," tegas Riyono.

BPH Migas 2020 realisasi penyaluran BBM JBT Minyak Solar pada tahun 2018 untuk usaha perikanan mencapai 494.539 KL atau 25.61% dari kuota (1.931.155 KL). Sementara itu, pada tahun 2020 mencapai sebesar 530.000 KL atau 26% dari kuota (1.921.155 KL) dan di tahun 2021 sebesar 2.300.000 KL. 

Data diatas bisa diartikan ketersedian solar subsidi sebenarnya ada, imbuh Riyono.

"Tapi kemana terdistribusi? Siapa yang memanfaatkan? Trus bagaimana pengawasan dan pengendaliannya? Mitigasi menuju langka apa tidak dilakukan? Ini menjadi ironi bahwa solar subsidi tidak tepat sasaran. Nelayan yang akhirnya jadi korban kembali," lanjut Riyono.

Perlu diketahui bahwa kebutuhan kapal 5 GT, membutuhkan solar sampai 60 liter. Sedangkan, kapal berbobot 5 – 10 GT, biasanya membutuhkan solar antara 100 – 180 liter per hari. Jika kebutuhan nelayan tidak terpenuhi akan menggangu roda ekonomi warga nelayan.

"Data Setneg menyebutkan bahwa 2022 ada 147 kabupaten/kota wilayah pesisir dengan 1.3 juta (12.48%) penduduk miskin seperti nelayan masuk kategori desa miskin esktrim. Jika solar gak dapat dan mereka tidak mendapat pemasukan untuk kebutuhan sehari - hari maka akan semakin sengsara mereka," tutup Riyono