PKS Interupsi di Paripurna DPR, Tolak Kenaikan Harga BBM

VIVA Politik – Fraksi Partai Keadilan Sejahrera (PKS), menolak terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikabarkan akan diputuskan pada pekan depan. Penolakan itu disampaikan saat anggota Komisi VI DPR Rafli, mengajukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.

“Interupsi pimpinan. Pada kesempatan ini juga saya pertegas bahwa kita dari Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” kata Rafli. 

Rafli menuturkan, masyarakat Indonesia saat ini masih belum pulih seutuhnya akibat gempuran pandemi COVID-19 selama dua tahun terkahir. Oleh karena itu, jika BBM dinaikkan, Rafli menilai pemerintah tidak berpihak kepada rakyat sama sekali.

“Di mana-mana masyarakat sudah mengeluh. Jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak, cukup rakyat tidak dibuat menderita. Ini sangat meresahkan masyarakat. Rakyat sudah pontang-panting rakyat sudah melarat,” jelasnya.

“Jadi, bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini, ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Tidak boleh. Mainkan hari nurani kita. Mari kita berpihak kepada rakyat. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kenaikan harga BBM kami dari PKS menolak!” lanjut Rafli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan tarif baru untuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan kenaikan harga BBM subsidi tersebut berlaku untuk jenis solar dan pertalite.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut beberapa waktu lalu.