PKS DIY Gelar Pelantikan, Banyak Posisi Strategis Diisi Perempuan

Yogyakarta -- Kepengurusan PKS tingkat Provinsi DIY secara resmi telah dilantik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu secara virtual, serentak dengan wilayah lain yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, Ahad (14/2).

Pelantikan tersebut mengesahkan kepengurusan secara lengkap di jajaran MPW maupun DPW PKS DIY, periode 2020 – 2025. Kepengurusan MPW terdiri dari Ketua diisi oleh Dwi Budi Utomo, Sekretaris oleh Agus Effendi beserta anggota-anggota dari 4 Komisi antara lain Komisi Legislasi, Komisi Organisasi dan Wilayah, Komisi Kajian Publik dan Kajian Strategis serta Ketahanan Keluarga.

Sedangkan kepengurusan DPW terdiri dari Ketua yang diisi oleh M. Agus Mas’udi, Sekretaris oleh Muhammad Rosyidi dan Bendahara DPW oleh Huda Tri Yudiana serta Ketua-Ketua Bidang dan Deputi.

Ketua DPW PKS DIY Agus Mas’udi berharap pelantikan ini akan menguatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pengurus. Karena kondisi bangsa Indonesia masih dalam ujian pandemi Covid 19 yang berkepanjangan dibutuhkan semangat kerja keras, gotong royong dari seluruh elemen bangsa.

“Masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi covid 19 ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi yg berbasis pariwisata di DIY terguncang seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, catering/restoran dan sektor lainnya,” terang politisi yang akrab disapa Gus’ud, itu.

Menurutnya berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 -2.69%. Padahal sektor pendidikan dan pariwisata selama ini membuka lapangan kerja terbesar di DIY. “Oleh karena itu PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut sumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat dalam pandemi covid 19 ini, ” ucap dia.

Beberapa rekomendasi menyikapi situasi saat ini antara lain; pemerintah pusat dan daerah segera diminta mempercepat penanganan Covid 19 dengan 3T secara tuntas. “Karena faktor itulah yang secara langsung akan menggerakan perekonomian,” ucap Gus’ud.

Selain itu bagi usaha menengah yang terdampak, PKS berharap paket kebijakan PEN dapat disinergikan sektor-sektor bisnis terdampak krisis pandemi dan diberikan paket recovery ekonomi yang memungkin mereka kembali tumbuh.

Kader Perempuan Isi Jabatan Strategis

Menariknya dalam kepengurusan baru partai berbasis utama umat Islam tersebut, menampilkan banyak dari kader perempuan, yang menempati posisi strategis. Sesuai regulasi kepartaian kepengurusan partai harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Namun melihat komposisi kepengurusan yang ada kehadiran perempuan lebih dari kuota minimal tersebut.

Tercatat ada satu Ketua dari empat Komisi di MPW yang diisi oleh Perempuan, yaitu Sri Yatmi. Berikutnya terdapat tiga posisi Ketua dari 13 bidang di DPW yang diisi oleh perempuan antara lain Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewi Nur Aini, Ketua Bidang Ekonomi Keuangan Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup oleh Ekantini Puji Basuki serta Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader oleh Sumaryatin.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewi Nur Aini menyebutkan salah satu program yang terus dikembangkan saat ini adalah Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Saat ini RKI sudah memiliki di lima Kabupaten/Kota se-DIY. Kedepan diharapkan bisa membentuk RKI di kecamatan-kecamatan seluruh DIY. “RKI ini merupakan program pemberdayaan, mendorong keluarga kokoh secara ekonomi, sosial maupun spritual,” terangnya.

Sementara Ketua Bidang Ekonomi Keuangan Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup oleh Ekantini Puji Basuki mengatakan tugas bidang ini memberikan kebijakan ekonomi secara makro yang dapat memberikan masukan masukan terutama kepada para pengambil kebijaksana sektor perdagangan di DIY agar bisa bangkit dan normal kembali.

Sedangkan Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader oleh Sumaryatin menyebutkan pentingnya perluasan sinyal sampai ke pelosok DIY untuk mendukung kegiatan pendidikan, pariwisata, perdagangan maupun kegiatan ekonomi UMKM. Disamping itu adanya relaksasi pinjaman juga kebijakan-kebijakan penanganan covid yang sekaligus memberi ruang gerak bagi ekonomi UMKM.

“Mereka pasti bergerak untuk fight tergantung bagaimana pemerintah membuat policy dan anggaran yang akan menumbuhkan UMKM ini. Semisal mengarahkan UMKM berbasis digital untuk bisa survive. Penguatan teknologi dan pasar online, pembiayaan murah dan mudah diakses, pelatihan dan pembentukan jaringan bisnis, serta dukungan fasilitas yg memadai seperti ketersediaan sinyal sampai ke pelosok daerah,” ucap anggota DPRD Sleman itu, yang merupakan satu-satunya anggota legislatif dari PKS di DIY.

Sumber: Respons.id