Berita PKS

PKS: Butuh Anggaran 365 T, Target 2 Juta Ton Udang KKP Gak Realisitis

28 Oct 2022 | 13:45 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

"Apa yang menjadi target dari KKP untuk bisa menghasilkan 2 juta ton udang rasanya tidak realistis serta melupakan aspek kondisi krisis global yang saat ini terjadi," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono.

Dalam 10 tahun terakhir, produksi udang nasional maksimal 1 juta ton di tahun 2017. Pada tahun 2020, produksi budidaya udang di Indonesia mencapai 900 ribu udang juga memberikan kontribusi terhadap total volume ekspor hasil perikanan sebesar 18,95%.

"Anggaran yang di butuhkan untuk cetak udang 2 juta ton diminta KKP 365 T, ini uang dari mana? Kondisi keuangan negara belum pulih pasca korona. APBN hanya 3000 T, apa iya akan semua di biayai oleh APBN? Rasanya berat," papar Riyono

Kondisi budidaya udang saat ini sedang dalam kondisi berat. Harga udang yang turun di kisaran 20 - 50% dari awal tahun semakin menambah berat beban para pembudidaya. Adanya panen besar di India dan Vietnam membuat negara tujuan ekspor mengambil udang dari India. Kondisi Amerika yang juga sedang menghadapi krisis membuat harga udang semakin melemah.

"KKP harusnya bisa melihat tantangan ini. Target 2 juta ton tidak akan tercapai di 2024. Faktor biaya produksi semakin naik, harga pakan bisa naik 3 kali dalam setahun, harga udang ukuran besar turun dari yang biasanya size 30 harga 100 ribu, saat ini hanya kisaran 70-80 ribu. Harusnya KKP melihat ini dan segera bertindak," tutup Riyono.