Pertumbuhan Kredit Melambat, Bukti Adanya Pelemahan Ekonomi

Jakarta (6/7) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit adalah bukti nyata dari terjadinya pelemahan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah diminta lebih agresif dan kompak dalam merealisasikan belanjanya.

“Perlambatan pertumbuhan kredit adalah bukti nyata dari terjadinya pelemahan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus lebih agresif dan kompak dalam merealisasikan belanjanya," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat III, meliputi Cianjur dan Kota Bogor tersebut.

Tanggapan Ecky ini merupakan respon atas pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, bahwa pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2015 hanya akan mencapai 11-13 persen, lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya yakni 15-17 persen.

Menurut Ecky, perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi karena menurunnya kepercayaan sektor swasta kepada Presiden yang memasang target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun, sebagaimana disampaikan saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu.

”Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan juga menjadi salah satu indikator bahwa telah terjadi penurunan kepercayaan pengusaha atau pelaku bisnis kepada Presiden yang dalam kampanyenya memasang target pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun, sebagaimana yang juga dibuktikan dengan data ITB (Indeksi Tendensi Bisnis) di era pemerintahan Jokowi yang semakin menurun," ujar Ecky.

Ecky menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana sangat terpengaruh dengan perlambatan ekonomi. Sebab kebutuhan dana untuk kegiatan konsumsi maupun modal usaha menjadi berkurang. Keputusan konsumsi atau investasi adalah cerminan dari ekspektasi terhadap pemerintah sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi.

“Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mempercepat pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, baik belanja barang maupun modal, agar roda ekonomi dan kebutuhan pendanaan perbankan meningkat. Selain itu, regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebaiknya melonggarkan syarat-syarat pemberian kredit atau pembiayaan perbankan, baik di sektor produksi maupun konsumsi domestik,” tutup Ecky.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI