Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan, PKS: Mereka tak Peduli Suara dan Nyawa Rakyat

Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap pemaksaan pembentukan Panja RUU Cipta Tenaga Kerja di tengah-tengah merebaknya COVID-19.

Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyebut sikap PKS sedari awal jelas yakni menolak pembahasan RUU Omnibus Law di DPR saat Pandemi COVID-19.

"Saat ini keselamatan nyawa masyarakat lebih utama. Semua energi seharusnya disalurkan ke sana. Jika Panja RUU Ciptaker tetap jalan membahas bersama Pemerintah, saya melihat mereka tidak peduli suara dan nyawa rakyat," papar Pipin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menyebut, sedari awal RUU Omnibus Law mematik kontroversi. Sikap sebagian fraksi yang tetap memaksakan pembentukan Panja dan pembahasan RUU Omnibus Law akan menimbulkan kegaduhan.

"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," urainya.

Pipin menyebut dibandingkan Panja RUU Omnibus Law, seharusnya saat ini DPR membentuk Pansus untuk mengawasai Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus dibentuk untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar Konstitusi.

"Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," papar Pipin.