Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta (25/11) - Dalam Seri Webinar Keempat yang diadakan PKS, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang mengeliminasi agama apapun

"Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang mengeliminasi agama. Agama apapun. Atau nilai-nilai Ketuhanan dari institusi. Dari kebijakan pemerintah baik dari pusat sampai bawah," kata Haedar pada acara bertajuk "Menjaga Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara" pada Rabu (25/11/2020).

"Semua harus Pancasila. Harus paham cita-cita negara, karena tidak cukup bahwa mereka hadir para pemimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif tanpa menghayati Pancasila," kata dia menambahkan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tokoh agama juga harus paling depan membangun keteladanan. Pasalnya mereka membawa nilai sakral, membawa agama, membawa kitab suci dan membawa nabi.

"Sekali tokoh agama, kata sekali tidak sejalan dengan tindakan, apalagi memproduksi segala keonaran, di ruang publik, saya pikir masyarakat Indonesia sekarang tidak bodoh bahwa luruhkan uswah hasanah ini. Harta termahal dari tokoh agam sesungguhnya adalah pada uswah hasanah itu," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Haedar, PKS sebagai partai politik yang berbasis agama diharapkan bisa berada di posisi tersebut.

"Saya berharap bahwa PKS insya Allah berada di situ, baik dalam konteks negara, politik, ruang publik sampai ke perilaku dan kita memiliki tempat masing-masing. Saya percaya PKS dengan partai-partai politik memang memiliki pekerjaan politik dan menurut saya tidak ada ruang kosong (kepemimpinan Islam). Kalau problem memang ada bahwa tidak semua partai politik menjalankan peran itu," ungkap dia.