Menata Kembali Kebijakan Industri dan Teknologi Nasional

Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih terus mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 diperkirakan hanya tumbuh 3.2% (IMF, 2016), dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik, bagi perekonomian nasional. Ditengah situasi ekonomi dunia yang tengah lesu tersebut, kondisi perekonomian nasional masih sangat rentan mengalami kegoncangan ekonomi, disebabkan karena rapuhnya fundamental ekonomi nasional. Padahal, salah satu faktor penting dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi tinggi (7% - 8%) adalah mendorong sektor industri sebagai prime mover dengan meningkatkan daya saing industri.

Rapuhnya fundamental perekonomian nasional, bisa terlihat dari peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Report 2014-2015, berada di bawah negara-negara ekonomi utamadi ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Data tersebut diperkuat dengan hanya 31,26% produk industri manufaktur berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di pasar ASEAN. Data tersebut juga selaras dengan angka Kesenjangan pendapatan rakyat juga masih sangat lebar, di mana rasio gini mencapai 0,40 dan diperkotaan lebih buruk mencapai 0,42. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka pendek (short term), sudah tepat. Tetapi, langkah tersebut belum cukup kuat, jika tidak diikuti dengan pembangunan berbasis industri (industrial base) yang bersifat jangka panjang. Kebijakan inilah yang belum terlihat dalam proses pembangunan yang sudah memasuki tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK tersebut. Pemerintah belum sepenuhnya membuat sebuah proses re-industrialisasi yang lebih terencana dan terfokus utk menangguhkan fondasi ekonomi, tetapi yang terjadi saat ini, adalah proses de-industrialisasi yang benar-benar mengkhawatirkan. Sektor manufaktur yang merupakan sektor utama dalam proses industrialisasi stagnan untuk tak menyebutnya menurun.

Pemerintahan belum melakukan pembenahan terhadap struktur industri nasional yang terus mengalami pendangkalan, bahkan tidak ada kemajuan semenjak pemerintahan sebelumnya. Pemerintah masih mengandalkan industri assembling sebagai ujung tombak industri nasional, tanpa peningkatan nilai tambah yang berarti dan signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah sudah harus mulai serius membenahi industri nasional, dengan meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki produktivitas di sektor Indistri, pemerintah perlu melakukan terobosan dengan mendekatkan Industri dengan berbagai kemajuan di bidang science dan teknologi

Kementerian perindustrian dan Kementerian Ristek dan Dikti sudah saatnya melakukan pemetaan industri strategis yang segera dibangun dengan menautkan kemajuan teknologi dengan produktivitas disektor industri. Perlu ada terobosan-terobosan kebijakan industri bersifat inovatif yang berbasiskan kepada science dan teknologi. Kementerian Ristek dan Dikti harus terbebas dari hal-hal yang bersifat rutinitas, dengan mulai menyusun konsep kebijakan pengembangan teknologi yang bisa mendukung pengembangan industri nasional.

Dr. Zulkieflimansyah
Wakil Ketua Bidang Ekuinteklh DPP PKS