Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jokowi: Menyelamatkan Kesehatan Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Pada jangka menengah adalah penyelamatan kinerja ekonomi yang dapat dilakukan dengan memperkuat program-program investasi sektor riil yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun sebelumnya telah digulirkan belasan paket kebijakan ekonomi tapi kinerja investasi masih jauh dari harapan. Ada berbagai mega proyek investasi yang diharapkan mendongkrak kinerja perekonomian, diantaranya adalah : Proyek Giant Sea Wall Jakarta, Proyek Kereta Cepat (KAC) Jakarta Bandung, Proyek Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), Proyek Tol Laut Indonesia, Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna, Proyek 35 Mega Watt, Proyek Natural Gas Masela dll. Diperlukan kerjasama yang solid dan tidak saling mengkritisi serta menyalahkan diantara Menko Maritim, Menteri Pupera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala BKPM, Pemerintah Daerah, dll.

Sebagai contoh, Proyek KAC Jakarta Bandung dan Proyek JTTJ serta berbagai Industrial dan Residential Park disekitarnya sangat tergantung dengan pembebasan lahan disekitarnya. Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna merupakan upaya pemerintah membendung pengaruh China dan pencurian ikan oleh nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Sedangkan Proyek Giant sea wall Jakarta adalah proyek besar di Teluk Jakarta. Dalam rangka membuat masterplan Giant sea wall Jakarta ini lebih menarik untuk para investor swasta, permukaan dari tanggul laut raksasa ini akan menjadi pusat pengembangan perkotaan. Partisipasi swasta dibutuhkan karena proyek bernilai 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini tidak bisa hanya didanai oleh Pemerintah Indonesia saja. Pengembangan perkotaan termasuk kantor-kantor dan perumahan kelas atas dan juga perumahan berbiaya rendah, area hijau dan pantai-pantai. Kota terintegrasi yang baru ini akan mencakup 17 pulau buatan (reklamasi), lengkap dengan jalan tol, sebuah jalur kereta api, pelabuhan laut, dan seharusnya bisa menampung sekitar dua juta orang. Karena Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduk dan infrastrukturnya tidak layak, pelaksananaan masterplan ini akan meringankan kondisi lingkungan dari kota yang sudah ada. Panjang tanggul laut raksasa ini mungkin akan mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta). Jadi reklamasi 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang sudah masuk menjadi agenda KPK adalah hanya sebagian kecil dari Masterplan Giant Sea Wall Jakarta.

Selain mengamankan proyek-proyek investasi besar, hal lain yang dapat mendongkrak kinerja ekonomi adalah peningkatan ekspor keluar negeri. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan berperan besar memberikan fasilitasi dengan berbagai kebijakannya yang dapat mendongkrak kinerja ekspor sehingga menambah pundi-pundi devisa Indonesia, sekaligus bisa menguatkan mata uang rupiah ditengah trend penguatan dollar Amerika, sehingga meyelamatkan daya beli masyarakat meskipun rupiah yang terlalu kuat kurang disukai pelaku eksport. Kalau saja investasi berjalan dengan baik, didukung oleh peningkatan eksport yang positif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak melempem dan bisa tumbuh diatas 5%, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4.92%, meleset dari harapan semula diatas 5%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV 2015 yang mencapai 5.04%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama tahun lalu, kuartal I 2015 yang mencapai 4.73%.

Kalau saja kabinet ekonomi yang baru ini berhasil menyelamatkan kesehatan fiskal, meningkatkan investasi, dan mendorong eksport, maka yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menjaga angka inflasi berada dalam target APBN-P 2016 pada kisaran 5,2%. Sepertinya pemerintah bersikap daripada bekerja keras memproduksi bahan kebutuhan pokok sendiri di dalam negeri (berdikari), lebih baik memilih jalan import berbagai komoditas seperti daging, jerohan, ikan, gula, bawang merah, beras untuk menjaga stabilitas dan menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat meskipun kebijakan import kebutuhan pokok tersebut cenderung merugikan peternak, nelayan, petani bawang, petani tebu, petani padi dll. Makanya Menteri Perdagangan yang baru akan berperan besar dalam menentukan kebijakan import ini dengan berkerjasama dengan Menteri Pertanian, Kepala BPS, dan Kepala Bulog.
Pada hari ini Presiden dengan hak prerogratifnya telah membuat keputusan perombakan kabinet di masa dua tahun menjelang akhir jabatannya, pada saatnya hukum besi sejarah kelak yang akan menilai, apakah perombakan kabinet hari ini sebesar-besarnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya diabdikan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni di sekitarnya untuk melanggengkan kekuasaan. Selamat bekerja dan berjuang!

Memed Sosiawan
Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS