Legislator PKS Bisa Ajak Publik Ikut Mengawasi Proses Pemilu Agar Transparan

Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru dalam Bimtek Anggota DPRD se-Jatijaya, Yogyakarta, Rabu (17/5) (Humas PKS DIY)
Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru dalam Bimtek Anggota DPRD se-Jatijaya, Yogyakarta, Rabu (17/5) (Humas PKS DIY)

YOGYAKARTA -- Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru berpesan kepada Anggota DPRD dari PKS untuk bersama masyarakat mengawal jalannya proses pemilihan umum agar berjalan secara jujur, adil dan transparan.

Pesan ini disampaikan Zainudin dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS yang digelar Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta DPP PKS di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Rabu (17/5/2023).

Hadir juga dalam Bimtek Anggota DPRD PKS asal Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta Tenaga Ahli Bawaslu RI Asep Mufti, Ketua KPU Provinsi DIY Hamdan Kurniawan dan Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Agus Purnomo.

"Bapak ibu Anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 tugasnya bukan hanya mengajak masyarakat memilih PKS tapi melibatkan publik untuk memantau jalannya Pemilu agar berjalan secara jujur, adil dan transparan. Mulai dari TPS, KPPS, PPK, kota/kabupaten hingga perhitungan di pusat," ungkap Zainudin.

Menurut Zainudin, PKS sebagai partai politik juga memiliki peran sebagai agen demokratisasi dalam sistem demokrasi. Sehingga, pelibatan publik akan membantu penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk memastikan semua berjalan sesuai koridor.

"Kita yakin KPU sesuai perannya bisa menyelenggarakan Pemilu secara profesional dan jujur adil untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Begitu juga Bawaslu yang menjaga agar Pemilu berjalan dengan berintegritas. Kami ucapkan terima kasih teman-teman KPU dan Bawaslu berkenan hadir di Bimtek kali ini dan berbagi tentang tahapan serta aturan main kepada anggota DPRD PKS," ujar Zainudin.

Asep Mufti dalam paparannya menekankan tentang aturan main berupa penegakan hukum Pemilu. Ada bab tentang larangan dalam kampanye, ancaman administratif hingga ancaman pidana yang bisa terjadi dalam proses Pemilu.

"Kita ingin menegakkan aturan agar Pemilu kita berjalan dengan koridor adil dan transparan. Sebab itu saya mengimbau bapak ibu silahkan tidak ragu melapor ke Bawaslu jika menemukan indikasi kecurangan Pemilu," ungkapnya.

Hamdan Kurniawan menambahkan, tahapan Pemilu serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menyebut mulai hari ini Anggota DPRD asal PKS bisa memastikan pemilih dan warga di Dapilnya untuk terdaftar sebagai pemilih.

"Bapak ibu bisa memastikan warga di daerahnya masing-masing sudah terdaftar sebagai pemilih. Sekarang bisa melalui online untuk memasukkan data lewat beberapa kanal," ungkap dia.

Hamdan menyebut salah satu tantangan dalam Pemilu berkaca dari Pemilu 2019 adalah tingginya suara tidak sah. Setelah mendorong partisipasi pemilih, salah satu pekerjaan rumah adalah edukasi dan sosialisasi agar pemilih bisa melakukan hal pilihnya sesuai aturan.

"Terutama Pemilihan legislatif suara tidak sahnya di tiga Pemilu terakhir di atas 10 persen. Ini yang harus jadi perhatian kita semua agar hak pilih rakyat benar-benar tersampaikan," terang dia.