Kunjungi DPR, Parlemen Afsel Belajar Demokrasi dari Indonesia

Jakarta (12/7) – Komisi X DPR RI menerima kunjungan dari Parlemen Afrika Selatan (African National Congress) di Gedung Nusatara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Perwakilan Parlemen Afrika Selatan tersebut terdiri dari anggota yang berasal dari Komisi Pendidikan dan Rekreasi, serta Komisi Pelayanan Sosial, yang berjumlah sekitar lima orang. Mereka didampingi pula oleh Dubes Afrika Selatan untuk Indonesia, Pakamisa Sifuba.

Parlemen Afrika Selatan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama dengan beberapa anggota Komisi X DPR RI lainnya.

Dalam pengantarnya, Abdul Fikri Faqih menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pejabat tinggi Afrika Selatan ini untuk bertukar pandangan terkait beberapa hal, mulai dari pendidikan, kepariwisataan, hingga penanganan HIV-AIDS.
Menurutnya, Parlemen Afrika Selatan berkunjung karena Indonesia dinilai berhasil dalam pelaksanaan demokrasi sejak tahun 1998.

“Oleh karenanya sebagai negara yang lebih kecil, lebih tertinggal, dan dengan usia pelaksanaan demokrasi yang lebih pendek dibandingkan Indonesia, Afrika Selatan ingin mendapatkan masukan dan pandangan mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk pendidikan yang berkenaan dengan penyandang disabilitas,” jelas Abdul Fikri Faqih di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Fikri menjelaskan Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai tindak lanjut ratifikasi UNCRPD. “Saya katakan kepada mereka bahwa dalam dua tahun ini kita dalam tahap penyesuaian untuk mengakomodasi pendidikan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas,”

Selain berkenaan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas, Indonesia juga dinilai baik oleh Afrika Selatan dalam mengedukasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit HIV-AIDS.

“Mereka bertanya, apakah ada pendidikan yang berdampak pada rendahnya prevalensi HIV-AIDS di Indonesia rendah? Kita sampaikan, memang ada pendekatan yang bersifat pencegahan, karena adanya inergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait lainnya yang membuat persoalan HIV AIDS di Indonesia jauh lebih rendah daripada di Afrika Selatan,” jelas Wakil Rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.

Fikri menyatakan, apa yang baik dari masing-masing negara itu dapat dijadikan bahan pelajaran. Perkembangan perbaikan pembangunan tidak hanya berhenti di meja parlemen, tetapi harus ditindaklanjuti, baik bidang pendidikan, budaya, dan lain sebagainya.

"Ini adalah permulaan, bukan akhir untuk membangun kerjasama yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Afrika Selatan,” harap Fikri