Konsolidasi BRSN, PKS Perkuat Kapasitas Relawan dan Saksi Hadapi Dinamika Pemilu

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN) untuk memperkuat kesiapan organisasi relawan dan saksi dalam menghadapi dinamika kepemiluan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPTP PKS, Minggu (1/11/2026), ini dihadiri para Ketua BRSN tingkat wilayah dan daerah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten

Dalam sambutannya, Ketua DPP PKS Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN) Bachtiar Firdaus menegaskan pentingnya membangun organisasi relawan dan saksi yang profesional, adaptif, serta memiliki kapasitas dalam menghadapi dinamika kepemiluan.

Bachtiar menjelaskan, konsolidasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika pemilu yang terus berkembang, baik dari sisi regulasi, perilaku masyarakat, maupun karakteristik pemilih.

“Persiapan membangun organisasi relawan dan saksi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama dari waktu ke waktu," kata Bachtiar.

"Dinamika pemilu terus berubah, regulasinya bisa berbeda, perilaku masyarakat juga berkembang. Dari sisi demografi, sekitar 60 persen pemilih diisi generasi muda. Karena itu, organisasi relawan dan saksi harus mampu beradaptasi,” ujarnya.

Untuk memperkaya perspektif peserta, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera, anggota KPU RI Idham Holik, serta Titi Anggraini, aktivis dan peneliti kepemiluan dan demokrasi Indonesia sekaligus Dosen Tidak Tetap Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menurut Bachtiar, ketiga narasumber tersebut diharapkan memberikan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari strategi pemenangan pemilu, perkembangan penyelenggaraan dan regulasi kepemiluan, hingga pandangan masyarakat sipil terhadap demokrasi dan tata kelola pemilu.

Lebih lanjut, Bachtiar menekankan bahwa pembangunan kesiapan relawan dan saksi tidak cukup hanya melalui pembentukan struktur organisasi. Hal itu harus disertai peningkatan kapasitas, profesionalitas, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu.

Dengan bekal tersebut, relawan dan saksi PKS diharapkan mampu mengantisipasi berbagai dinamika kepemiluan, memahami ketentuan perundang-undangan, serta menjalankan tugas secara terorganisasi dan bertanggung jawab.

Dalam penguatan organisasi BRSN, Bachtiar juga memperkenalkan paradigma strong core dan open ecosystem yang perlu dibangun secara bersamaan.

Strong core merupakan penguatan inti organisasi yang kokoh, ditopang sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, memiliki kecakapan, serta berkomitmen terhadap organisasi.

Sementara itu, open ecosystem merupakan upaya membangun ekosistem gerakan yang terbuka, kolaboratif, dan mampu merangkul berbagai elemen masyarakat.

“Kekuatan inti organisasi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan ekosistem. Kita membutuhkan kader dan relawan yang kuat secara kapasitas dan integritas, tetapi pada saat yang sama juga mampu membangun jejaring, berkolaborasi, serta merangkul berbagai elemen masyarakat,” jelas Bachtiar.

Ia menambahkan, kerja elektoral sejatinya bukan aktivitas yang hanya dilakukan menjelang pemilu. Kerja elektoral harus menjadi bagian dari kehadiran organisasi di tengah masyarakat, terutama dalam merespons berbagai persoalan dan kebutuhan publik.

Karena itu, peran saksi PKS tidak semata-mata dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan suara pada hari pemungutan suara. Lebih dari itu, saksi juga menjadi bagian dari ekosistem gerakan sosial yang hadir, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama masyarakat.

Melalui konsolidasi ini, Bachtiar berharap BRSN di seluruh tingkatan semakin siap membangun organisasi relawan dan saksi yang solid secara internal, terbuka dalam kolaborasi, serta mampu menjalankan peran secara profesional dalam setiap tahapan kepemiluan.