Kepala Perwakilan BPKP Jabar Resmi Dilantik
Kota Bandung (27/1) -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), melantik sekaligus memimpin serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/1/2016).
Jabatan diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Hamonangan Simarmata (Kang Hasim), diterima Deni Suardini yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengangkatan Deni didasari surat keputusan Kepala BPKP No. Kep.17/k/su/2016 tanggal 18 Januari 2016, tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di lingkungan BPKP yang memutuskan, menetapkan, mengangkat Deni Suardini.
Pada acara yang juga dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, serta anggota FKPD Jabar ini, Gubernur Aher berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Jabar sebelumnya Kang Hasim, atas pengawasan yang diberikan untuk membangun akuntabilitas. “Akuntabilitas meningkat, terbukti dengan Jabar memperoleh WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan 13 kabupaten/ kota dari 27 yang ada, juga meraih WTP,” kata Aher.
“Hadirnya good governance, clean government adalah cita-cita kita. Semoga Pak Deni dapat membawa fungsi keuangan secara efektif, tepat sasaran, dan efisien. Silakan dipelajari, dan dibuka kembali catatan data kami yang ada. Bila perlu, kami dengan senang hati kalau ada koreksi. Mudah-mudahan atas bimbingan pak Deni, paling tidak 26 kabupaten kota mendapat WTP," ujar Aher.
Sementara itu, Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana mengatakan, bahwa mutasi, pergantian pejabat, dan promosi, adalah hal biasa dan alamiah. Dia pun menuturkan bahwa peralihan jabatan ini, adalah momentum penyegaran personel dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat dan dinamis. Khususnya dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Persaingan antar bangsa semakin ketat. Dalam situasi inilah pembangunan masyarakat yang merata memerlukan kerja keras pemerintah. Di tahun ini pula, pembagunan infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api, serta kelistrikan, benar-benar dilakukan pemerintah mulai dari ujung timur Papua, hingga ujung paling barat Indonesia. Ada sekitar 235 proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah mulai 2016 ini. Di situlah BPKP berperan mengawasi," ujar dia.
Masih menurutnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat ia nilai baik. Seperti yang Aher ungkapkan, hal ini terbukti dengan disematkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut kepada Provinsi Jawa Barat, serta 13 kabupaten/kota dari seluruhnya 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.
“Selamat atas pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP dari BPK kepada Jabar. Ini adalah hasil kerja dibawah instruksi Pak Gubernur, agar seluruh proses transaksi keuangan yang terjadi disusun dalam laporan keuangan,” ucapnya.
Ardan pun berpesan kepada Kepala Perwakilan BPKP Jabar terpilih Deni Suardini untuk segera bekerja. Kuatkan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat. Pada saat yang bersamaan, ia pun berterimakasih dan kembali mengapresiasi prestasi yang telah diperoleh BPKP Jabar sebelumnya.
“Segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah daerah, Gubernur, Walikota/ Bupati, dan instansi berkaitan lannya. Kepada Kang Hasim, kami mengucapkan terima kasih, dan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah diperoleh BPKP Jabar,” kata dia.
Keterangan Foto: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat memimpin acara serah terima jabatan