Berita PKS

Jiwasraya Dirampok & Dikorupsi, Rakyat Harus Bayar Rp 20 T?

18 Sep 2020 | 10:48 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana pemerintah menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2021 melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun.

"Skandal Jiwasraya ini jelas 'perampokan', atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat," katanya dalam keterangan resmi, diterima CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menegaskan, yang seharusnya dilakukan adalah upaya memburu aset-aset yang 'dirampok' dan dikorupsi, serta dikembalikan untuk membayar klaim nasabah.

"Penegak hukum dan Pemerintah dengan berbagai perangkatnya sangat bisa untuk melakukan itu, jika sungguh-sungguh. Jadi tidak harus gunakan uang negara, uang rakyat. Uang rakyat sebaiknya fokus untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19", tegas anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.

Sebagaimana diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menyiapkan bantuan kepada BUMN sebesar Rp 37,38 triliun yang masuk dalam postur RAPBN 2021 berbentuk pembiayaan investasi.

Secara lebih rinci, terdapat anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membantu penyelesaian klaim Asuransi Jiwasraya pada 2021, di mana anggaran ini ditetapkan dalam bentuk PMN pada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Bahana, induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Menurut Ecky, Asuransi Jiwasraya telah menjadi skandal jauh sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Sekarang, skandal itu malah menjadi beban berat pada anggaran negara di tengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal.

"Jiwasraya hanya satu dari sekian BUMN yang bermasalah akibat mismanagement dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur moral hazard. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi dalam melakukan pembenahan secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal, bukan malah dengan mudahnya menggunakan resources negara yang ada untuk menambal likuiditasnya," tegasnya.

Dalam beberapa waktu terakhir menurutnya, selain Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan PT Asabri (Persero), serta beberapa asuransi dan manajer investasi lainnya juga sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.

"Berbagai kondisi ini secara umum menunjukkan adanya potensi moral hazard yang terskenario dalam sektor asuransi dan manajer investasi di pasar modal."

"BUMN yang masuk dalam 'permainan kotor' investasi yang kemudian terjerembab dalam masalah likuiditas, tidak layak diberikan bantuan oleh negara. Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah 'dirampok' oleh sekelompok orang," katanya.

Sebab itu, legislator PKS ini juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, di mana pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan utang baru yang tidak murah, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang sakit akibat adanya fraud, 'perampokan' dan korupsi.

"Sebaiknya kejar dan buru aset-aset yang telah 'dirampok'. Gunakan seluruh kekuatan yang ada. Kembalikan seluruh aset yang telah dijarah. Jangan gunakan uang negara. Jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai 'perampokan' itu", pungkasnya.

Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian, Bahana, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR, Rabu (9/9/2020), mengungkapkan total dana yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan likuiditas Jiwasraya mencapai Rp 24,2 triliun.

Besaran dana itu adalah bagian dari skema yang ditetapkan dalam penyelesaian kondisi keuangan Jiwasraya.

Bahana yang kini memakai brand Indonesia Financial Group (IFG) sudah mengungkapkan bahwa perseroan akan mendirikan anak usaha baru dengan nama IFG Life guna menyelamatkan Jiwasraya.

Perusahaan baru ini akan menampung portofolio Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi.

Nah, IFG Life inilah yang nantinya akan mendapatkan PMN Rp 20 triliun, melalui Bahana.

"Pendirian IFG Life juga didasarkan kebutuhan yang ada saat ini di industri asuransi. IFG Life, Indonesia Finansial Group Life," kata Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea, di Komisi VI DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Bisnis Bahana, Pantro Pander Silitonga, menjelaskan kebutuhan pendanaan bagi IFG Life akan ditopang dari sumber pertama yakni PMN Rp 20 triliun, sementara masih ada equity gap (selisih ekuitas) yang mencapai Rp 24,2 triliun, sehingga perseroan akan melakukan pencarian dana (fund raising).

Kedua, BPUI atau IFG Life juga akan melakukan fund rising menggunakan dividen anak perusahaan lainnya sebagai sumber pembayarannya. Fund rising atau pencarian dana dilakukan sekitar Rp 4,7 triliun.

Sebetulnya ada tiga skenario penyelamatan Jiwasraya yakni pertama bail-out, kedua restrukturisasi, transfer, dan bail-in, dan opsi ketiga ialah likuidasi.

"Dari 3 opsi yang selama ini kami diskusikan dalam tim kami memutuskan opsi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan para pemegang polis di Jiwasraya lewat restrukturisasi, transfer dan, bail in," kata Pantro.

Dia mengatakan alasan pemilihan opsi bail-in karena jauh lebih bisa memberikan perlindungan kepada pemegang polis.

Mengacu laporan keuangan Jiwasraya 2019, pendapatan premi ambles 71% menjadi hanya Rp 3,09 triliun dari tahun sebelumnya mencapai Rp 10,55 triliun. Hasil investasi negatif Rp 869,12 miliar dari negatif Rp 16,52 triliun di Desember 2018.

Sementara liabilitas mencapai Rp 52,72 triliun pada tahun lalu, dari tahun sebelumnya Rp 53,31 triliun, termasuk kewajiban utang klaim Rp 13,08 triliun dari Desember 2018 yakni Rp 4,75 triliun.

Ekuitas Jiwasraya negatif Rp 34,57 triliun dari sebelumnya ekuitas negatif Rp 30,26 triliun di Desember 2018.

Dari sisi hukum, sudah ada enam terdakwa kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang disidangkan di PN Jakarta Pusat, yakni Benny Tjokrosaputro atau Bentjok, Direktur Utama Hanson International Tbk (MYRX), Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dan Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra.

Tiga lainnya yaitu Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018, dan Hendrisman Rahim yang juga Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 dan Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya.

BPK sudah mengumumkan potensi kerugian negara (PKN) akibat korupsi Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun. Perinciannya adalah kerugian dari investasi saham Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun.

Sumber: cnbcindonesia.com

Berita Terkait

bail out
ecky awal mucharam
jiwasraya