Jaga Pasokan Kebutuhan Pokok, Agar Tidak Terjadi Lonjakan Harga

Jakarta (31/3) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menekankan perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok ditengah penetapan pembatasan sosial skala besar oleh pemerintah pusat dan banyaknya pemerintah daerah yang menutup wilayahnya.

“Pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Kelancaran distribusinya harus dijamin pemerintah dan aparat keamanan. Tidak boleh ada siapapun yang menghambat distribusi dan pasokan kebutuhan pokok”, tegasnya menanggapi perkembangan saat ini.
 
Sebagaimana diketahui, sebanyak 6.000 ton telur masih tertahan di gudang produsen di Jawa Timur dan Jawa Tengah akibat kebijakan penutupan wilayah oleh masing-masing daerah. Telur-telur tersebut saat ini tidak bisa didistribusikan ke pedagang sehingga sulit diserap pasar. Jumlah tersebut adalah hitungan produksi sehari. Sementara, ini sudah tujuh hari daerah-daerah banyak yang menutup wilayah sehingga stok telur masih tertahan.Telur-telur tersebut rencananya akan dikirimkan ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Menurut kelompok Presidum Peternak, saat ini distribusi pengiriman ke dua provinsi itu paling terhambat lantaran beberapa lokasi telah melakukan isolasi wilayah.
 
“Penurunan pasokan telor dan keluhan pemasok yang tidak bisa melakukan pengiriman sehingga stock menumpuk di gudang Jatim dan Jateng harus diperhatikan. Terjadinya penumpukan pasokan di gudang akan merugikan peternak. Lebih jauh yang dikhawatikan akan membuat pasokan telur di Jakarta dan Jawa Barat menjadi langka. Ini akan mendongkrak harga. Kita khawatir kalau ini juga terjadi pada komoditas yang lain. Ini harus mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan”, imbuhnya.
 
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mendesak pemerintah memberikan kejelasan terkait kebijakan penutupan wilayah supaya terdapat aturan yang jelas. “Kita medesak agar ada protokol yang jelas untuk pengiriman pasokan kebutuhan pokok dan barang-barang. Distribusi logistik ke daerah-daerah harus dipastikan aman dan kalau diperlukan harus dikawal petugas. Pemerintah daerah perlu membuat atau memperkuat depo-depo logistik, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Karena masa darurat cukup lama, dengan begitu rantai pasokan dari produsen ke masyarakat akan aman”, tambahnya.
 
Menurut sejumlah sumber selain karena penutupan wilayah, sulitnya distribusi logistic juga diakibatkan oleh tutupnya sejumlah pasar dan juga sejumlah sopir telah menolak tugas karena khawatir terpapar virus corona. “Pemerintah juga harus siapkan armada pasokan alternatif kalau supir dan pengusaha logistiknya berkurang kapasitas dan mobilitasnya. Kasus pasokan telur ini jangan sampai merembet pada pasokan kebutuhan pokok yang lain”, tegasnya.
 
Menurutnya kasus ini  harus menjadi sinyal dan warning penting agar dimanage lebih baik. “Sudah terlihat muncul ada masalah dilapangan terkait distribusi pasokan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sigap dan cermat dengan kondisi ini. Mereka harus memastikan pengamanan pasokan juga berjalan dilapangan. Jangan ada yang mencari rente ditengah bencana wabah. Terlebih sudah mau masuk Ramadhan dan Idul Fitri. Tidak boleh ada lonjakan harga-harga hanya karena tidak siap manajemen logistik dan pasokan”, pungkasnya.