ICW Nilai PKS Harus Kerap Adakan Diskursus Kelembagaan Hukum

Jakarta (17/6) -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyarankan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai sering membangun diskursus dan membicarakan desain reformasi kelembagaan hukum.

"Teman-teman muda PKS mulai membangun diskursus, mulai serius membicarakan mengenai bagaimana desain reformasi kelembagaan hukum," kata Adnan dalam acara PKS Muda Talks, tema "Janggalnya Pengungkapan Kasus Novel, Gak Sengaja?" melalui tayangan daring pada Rabu (17/6/2020).

"Karena itu ini perlu menjadi salah satu persoalan utama yang dibahas dalam diskursus publik," kata dia menambahkan.

Ketika hal tersebut tidak dibahas sama sekali dalam diskursus publik, kata dia, maka kasus Novel yang lain akan muncul, "Kasus mas Novel yang lain ada lagi. Kita pun akan meratapi masalah yang kita akan hadapi," ujar dia.

Sebagai partai politik, tutur Adnan, PKS memiliki tanggung jawab penuh mengenai persoalan ini.

"Ada tanggung jawab politik PKS melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi kenegaraan yang dilakukan oleh institusi hukum di Indonesia sebagai salah satu kewajiban yang melekat pada institusi politik sebagai pilar demokrasi," ungkap dia.