Hadapi Era Digitalisasi, PKS: Pemerintah Harus Tegaskan Kembali Target yang Mau Dicapai
Jakarta (27/12) - Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera mengatakan, di era transformasi digital saat ini perlu diakui bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedang mengalami tekanan. Sebagai contoh, ketika terjadi demam marketplace di Indonesia, yang ternyata mayoritas produknya berasal dari luar negeri, dan ini membuat UMKM merasa tertekan.
"Saya menggarisbawahi tentang kejujuran bagaimana kejujuran ini harus menjadi basis kita melihat fenomena yang ada, misal kemarin ada demam marketplace, belakangan terbukti banyak sekali produk yang ditawarkannya itu berasal dari Cina, jangan salahkan Cinanya, karena Cina memang bukan mendominasi untuk Indonesia saja, tapi mendominasi dunia. Dan ini membuat UMKM kita tertekan, menurut saya kita harus jujur," kata Mardani.
Legislator asal DKI Jakarta ini menambahkan, sehingga dalam menghadapi tranformasi digital, Pemerintah harus perlu menegaskan kembali target yang akan dicapai. Bukan semata-mata semuanya harus menjadi digital dan akhirnya hanya untuk 'konsumsi pencitraan'.
"Pokoknya kesejahteraan rakyatnya tercapai, karena itu semuanya harus ada, bagaimana kita membangun kaulitas SDM-nya, pertama pendidikan menjadi dasar, yang kedua regulasi. Biarkan masyarakat memiliki kreatifitas dan berbagai idenya sehingga iklim dan lingkungan itu ada," papar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS itu.
Yang ketiga tentu regulasi ini membuat pasar yang lebih rapi, contohnya terkait inkubasi. Menurutnya, semestinya ada lembaga inkubasi di tingkat desa, di tingkat kecamatan yang akan membantu adanya kurasi, berbagai startup-startup yang ada dapat terkurasi dengan baik, kemudian disiapkan ajang kompetisinya. Maka dari situlah akan muncul kualitas-kualitas yang baik.
"Tokopedia satu dari sejuta saya rasa bisa jadi unicorn seperti itu, gojek dengan Nadiem pun satu dari sejuta lainnya," ujar Mardani.
Lebih jauh Mardani menuturkan, bahwa harus dibuat ekosistem dan lingkungan yang support agar berbagai transformasi digital itu pada intinya adalah memperkuat kedaulatan negeri dan kesejahteraan masyarakat. "Untuk itu tidak ada yang diberikan secara gratis, kayak bukalapak, softbank atau siapa yang mayoritas dari luar pendanaannya karena mereka siap secara modal, siap secara aturan, siap secara ekosistem, harusnya itu seperti biasa kita kembali ke koperasi, kembali kepada bagaimana negara hadir, kemudian dari situ transformasi digitalnya longterm-nya akan membuat terwujudnya 4 amanah konstitusi kita," imbuhnya.
"Kalau tidak seperti itu yang ujung akhirnya sama saja kita menjadi big players tapi dalam kendali multinasional corporation yang itu efek ke kitanya rata-rata headquarter-nya tidak di Indonesia misalnya di Singapura, pajaknya tidak ke kita juga, ujung akhirnya kita cuma jadi penonton juga walaupun salah satu menjadi pemain," pungkasnya.