Fraksi PKS Maluku Nyatakan Sikap Tolak Kenaikan BBM

potretmaluku.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sikap Fraksi PKS Maluku itu ditunjukkan dengan membentangkan kertas bertuliskan “PKS Maluku Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi” saat konfrensi pers di ruang Fraksi, Rabu (07/09/2022).

Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal menyebutkan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah bertolak belakang dengan kondisi masyarakat.

Kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Sebab, pasca dilanda pandemi Covid-19, kondisi ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat merasa terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng dan harga telur.

“Masyarakat akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Sebab akan terjadi efek domino terhadap kenaikan harga pada sektor lainnya,” kata Turaya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.

“PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Berikut ini sikap Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku :

1. Menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

2. Mendesak pemerintah daerah untuk mengendalikan harga-harga sembako, yang dapat menyusahkan masyarakat kecil.

3. Meminta pemerintah daerah untuk menertibkan mafia minyak; sebagai penimbun BBM yang mengakibatkan mahalnya BBM di tingkat eceran.

4. Meminta pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi.