Dukung Pemutihan Ijazah, Legislator PKS: Jangan Sampai Masa Depan Anak Jakarta Terkunci Gara-gara Administrasi!
Jakarta – Janji Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, untuk memutihkan ijazah siswa yang tertahan dalam 100 hari pertama masa jabatannya menuai apresiasi luas. Salah satu dukungan kuat datang dari Anggota Komisi E fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Sholikhah, yang menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh janji Gubernur terpilih untuk memutihkan ijazah siswa yang tertahan. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan upaya besar dalam memastikan anak-anak Jakarta memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Sholikhah, Kamis (30/1/2025).
Langkah Penting Menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Sholikhah, pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global. Dengan banyaknya siswa yang terkendala ijazah tertahan karena faktor biaya, kebijakan ini akan menjadi harapan besar bagi ribuan keluarga di Jakarta.
“Ijazah bukan hanya selembar kertas, tetapi tiket menuju masa depan. Tanpa ijazah, banyak anak-anak kita yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. Jika janji ini benar-benar terealisasi dalam 100 hari pertama kepemimpinan, maka ini akan menjadi warisan besar bagi dunia pendidikan Jakarta dan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sholikhah juga menekankan bahwa peran pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata harus terus diperkuat.
“Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Jangan sampai hanya menjadi janji politik tanpa realisasi yang nyata di lapangan,” tambahnya.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Selain dukungan terhadap kebijakan pemutihan ijazah, Sholikhah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam memastikan hak pendidikan anak-anak Jakarta terpenuhi.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Orang tua, sekolah, komunitas pendidikan, hingga dunia usaha bisa berkontribusi dalam mendukung akses pendidikan yang lebih baik. Jika kita ingin Jakarta menjadi kota maju dan berdaya saing tinggi, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Jakarta bisa semakin maju dalam menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.