DPR Minta Kementerian Pertanian Serius Hadapi Kemarau Panjang
Jakarta (1/8) – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) serius antisipasi produk pangan akibat kemarau panjang. Menurutnya, dua agenda besar pertahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan panen. Dengan gagalnya tanam dan panen, maka akan mengakibatkan terganggunya stok pangan selama dua periode masa tanam.
"Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius, dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai representasi pemerintah," kata Andi Akmal di Jakarta, Jumat (31/7).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, peringatan untuk mengantisipasi terhadap kekeringan ini sudah ia sampaikan sejak dua bulan lalu ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi terkait antisipasi kebakaran hutan. Saat itu, ia menyampaikan bahwa ada ancaman besar yang harus dipersiapkan oleh Kementan akibat kemarau panjang yaitu gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II itu menjelaskan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) memiliki peluang sebagai penyangga pangan karena naiknya hasil tangkap ikan akibat musim kemarau. Ikan mendapat pasokan makanan berlebih dengan pesatnya pertumbuhan klorofil dari plankton.
Namun di sisi lain, lanjutnya, akan terjadi bencana kekeringan yang menyulitkan kinerja Kementan dalam memproduksi tanaman pangan maupun hortikultura. “Kenyataan yang terjadi saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi puso atau gagal panen," ungkap Andi Akmal.
Namun, masih kata Andi Akmal, ia menyesalkan sikap Pemerintah yang membandingkan jumlah area gagal panen dengan tahun sebelumnya. Pemerintah, terangnya, membandingkan area kekeringan tahun 2014 sebesar 200 ribu hektar lebih, sedangkan sekarang hanya 101 ribu hektar.
Menurut Andi Akmal, sikap memperbandingkan tersebut sangat tidak relevan terhadap upaya pencapaian target produksi padi yang diharapkan menuju swasembada pada tiga tahun ke depan.
"Pemerintah juga lupa bagaimana daya beli masyarakat begitu rendah akibat pencabutan berbagai subsidi BBM dan listrik, sehingga akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada tahun-tahun mendatang," ujar Andi Akmal.
Lebih jauh Ketua DPW PKS Sulsel itu mengemukakan, meskipun ada beberapa tanaman yang mengalami kenaikan produksi seperti blewah dan semangka, tapi mayoritas petani di Indonesia yang mengalami kekerangan dan berdampak buruk bagi perekonomiannya ialah para petani padi.
"Jika pemerintah tidak memberikan perhatian, maka jumlah kemiskinan dalam waktu singkat akan kembali melonjak," pungkasnya.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI