DPR dan BPK Bersinergi Tingkatkan Pengawasan

Jakarta (30/1) - Dewan pimpinan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)di bersinergi untuk meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah. Demikian disampaikan Anggota BPK RI, Agung F. Sampurna dalam diskusi yang digelar Fraksi PKS di rangkaian acara rapat kerja (raker) yang diadakan Fraksi PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1).

"DPR dan BPK bersinergi untuk meningkatkan pengawasan untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara," kata Agung.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah entitas terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah entitas dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik. Padahal gubernurnya bukan sarjana akuntansi," ujar Agung.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa dalam diskusi tersebut mengangkat contoh dana haji yang begitu besar namun minim pengawasan. Pengelolaan dana haji di Indonesia tidak seperti di Malaysia yang pengawasannya ketat dan memberikan manfaat langsung bagi jamaah haji.

Rapat kerja yang dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Anis Matta pada Jumat (30/1) pagi, digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (30-31/1) di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain Presiden PKS, dan para legislator, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin juga dipastikan hadir.

Rapat kerja tersebut juga mengundang pimpinan partai-partai sahabat dari Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dijadwalkan mengisi sesi diskusi dalam acara tersebut.