Di Sidang Paripurna DPRD Riau, Ayat Cahyadi Ajak Pemprov Riau Proaktif Dukung Palestina

Pekanbaru — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Riau, H. Ayat Cahyadi mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bersikap proaktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Riau yang digelar pada Kamis (11/4/2025).

Dalam pernyataannya, Ayat Cahyadi menegaskan pentingnya sikap aktif dari pemerintah daerah dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan siap memberikan bantuan kemanusiaan nyata.

“Sebelum saya menyerahkan laporan, kami meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Riau bisa lebih proaktif dalam mendukung langkah Presiden Republik Indonesia yang dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” ungkap Ayat.

Ia menyoroti kunjungan strategis Presiden Prabowo ke kawasan Timur Tengah, yang mencakup pembahasan isu-isu geopolitik, kerja sama ekonomi, serta aksi kemanusiaan, termasuk kesiapan Indonesia menampung sementara anak-anak yatim, korban luka, dan pelajar Palestina.

“Presiden bahkan menyatakan kesediaan Indonesia untuk menampung 1.000 anak yatim, korban luka, hingga pelajar dari Palestina. Ini bentuk nyata komitmen Indonesia, dan sudah sepatutnya Riau ikut mengambil peran,” lanjutnya.

Ayat juga mencontohkan langkah konkret yang telah diambil oleh beberapa pemerintah daerah lain, seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh, yang telah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang, pangan, hingga ambulans untuk rakyat Palestina.

“Provinsi lain sudah bergerak. Sudah saatnya Riau juga hadir memberikan kontribusi nyata dalam solidaritas kemanusiaan ini,” tegas Ayat.

Seruan tersebut diharapkan menjadi pemantik gerakan kolektif dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di Riau untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui advokasi, aksi sosial, maupun bantuan kemanusiaan langsung.