Dalam Talkshow PKS, Aliansi Buruh Ingatkan Tolak Capres Pendukung Omnibus Law

Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan menggelar Talkshow bertajuk Memilih Capres Penolak Omnibus Law, bertempat di aula DPTP PKS, Ahad (29/10/2023). 

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra MH mengemukakan, PKS mengusung Anies Baswedan sebagai Capres karena terbukti memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kaum buruh. 

"Pak Anies secara objektif kami menilai bagaimana beliau mengadvokasi dan mencari solusi dalam persoalan buruh, dan menaikkan UMP tidak sesuai dengan yang ditetapkan UU Ciptaker," ujar Indra. 

Sementara itu Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI Sidharta M mengingatkan kaum buruh agar tidak amnesia menjelang Pilpres dengan memperhatikan rekam jejak dan sikapnya dalam menyikapi omnibus law. 

"Saya minta ada 70 juta pekerja kaum buruh, mohon diingat betul pilih Capres yang berpihak atau didukung oleh partai yang meloloskan omnibus law," ujar Sidharta. 

"Dan pak Anies, kita lihat beliau ketika menjadi Gubernur melakukan kebijakan yang berpihak terhadap kaum Buruh," tutur Sidharta. 

Senada dengan Sidharta, Presiden PPMI Daeng Wahidin menuturkan, organisasinya secara bulat mendukung pasangan Anies-Muhaimin lantaran memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap nasib kaum pekerja. 

"Dalam Pilpres kita ikhtiar 16 Oktober kemarin Persaudaran Pekerja Muslim Indonesia mendukung pasangan Amin tentu dengan perdebatan yang panjang meraka sepaham dan mengerti harapan besar kira ini kita berikan kepada pak Anies dilihat dari track record, menaikkan upah buruh diatas kebijakan yang ditetapkan UU Ciptaker," ujar Daeng. 

PKS secara rutin menggelar Talkshow terkait Omnibus Law setiap bulannya dengan mengundang aliansi buruh, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra MH menuturkan hal ini untuk terus mengingatkan masyarakat agar tidak lupa dengan bahaya UU Ciptaker.