BNPT Bisa Cegah Terorisme Melalui Pendekatan Ekonomi

Komisi Hukum DPR meminta pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ketat Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Suriah. Dikhawatirkan WNI yang pergi ke Suriah tersesat bergabgung menjadi anggota organisasi terorisme ISIS.

Anggota Komisi III DPR, Habib Aboebakar Alhabsyi mendengar kabar ada sejumlah WNI akan pergi ke Suriah. Kata dia, bila BNPT mengidentifikasi keberangkatan WNI ke Suriah lantaran mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi dan fasilitas mewah, berarti menunjukkan bahwa motif utama WNI ke Suriah adalah persoalan ekonomi, bukan paham radikalisme.

"Oleh karenanya, rumusan kebijakan yang dilakukan BNPT untuk mencegah terorisme harus benar. Yang ke Suriah harus diidentifikasi dengan benar agar tidak ditindak," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, kemarin.

Habib mengatakan, jika ada motif WNI berangkat adalah persoalan ekonomi, maka penanganan terorisme seharusnya bukan deradikalisasi melainkan program kesejahteraan.

"Bila tak salah, program seperti ini sudah pernah dilakukan di Poso. BNPT memberi bantuan modal kerja dan memberikan pelatihan manajemen usaha. Saat itu kegiatan ini dikoordinir oleh Kabagops Polres Poso yang bekerjasama dengan BLK Poso dan balai Benih Pandiri," cetusnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menyarankan, BNPT mesti mengedepankan program kesejahteraan dalam merangkul WNI yang tersesat mengikut organisasi terorisme. Sebab, program pendekatan dengan ceramah anti radikalisasi kurang sepenuhnya efektif.

"Daripada BNPT menceramahi WNI atau santri dengan program deradikalisasi di Pesantren, lebih baik lakukan pendekatan kesejahteraan. Karena, bukankah hasil investigasi BNPT sendiri sudah menunjukkan bahwa keberangkatan WNI yang bergabung dengan ISIS lantaran persoalan perut, buka radikalisme," ujarnya.

Sumber: Harian Republika, Kamis (24/3/2016).